Pemprov Andalkan Letter C

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Bantul-Sleman

JOGJA — Pemerintah provinsi DIY akhirnya benar-benar mengandalkan surat letter C untuk menentukan kepemilikan tiga blok , Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan yang selama ini diperebutkan Pemkab Bantul dan Sleman. Langkah ini diambil lantaran dokumen hukum lain yang diajukan masing-masing pemkab belum cukup membuktikan kepemilikan tiga blok tersebut.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY, Tavip Agus Rayanto memaparkan saat ini pihaknya tengah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman dan Bantul untuk mencari letter C by name di tiga blok itu. “Di BPN dijelaskan ternyata  ada letter A, B dan C. Letter C untuk individu, letter B untuk kelompok, letter ini menunjukkan wilayah administrasi. Siapa yang bisa menunjukkan (surat) itu, itu yang akan kami pertimbangkan,” katanya di Kepatihan, Kamis (21/11).

Masing-masing pemkab memang telah mengajukan dokumen hukum untuk mengklaim kepemilikan tiga blok. Bantul dengan mengandalkan copy Maklumat Nomor 5 tahun 1948, sedangkan Sleman dengan Surat Keputusan DPD Istimewa Yogyakarta 14 September 1954 Nomor 925/D.Pem.D/U.P. Keduanya bahkan juga sempat mengajukan peta wilayah masing-masing. “Tapi problemnya kami belum mampu membedakan mana peta yang lebih dulu ada, mana yang asli karena masing-masing peta diklaim produk dari BPN. Karena masing-masing daerah tidak mampu menunjukkan bukti lain, maka kami pakai letter C sebagai acuan,” terangnya.

Tambahnya, tadinya Pemprov DIY hanya meminta sejumlah sampel letter C dari tiap kabupaten. Namun karena dikhawatirkan dalam satu blok ada warga yang memiliki letter C dengan wilayah administrasi yang berbeda (Sleman dan Bantul), maka pemprov akhirnya meminta BPN  untuk mencari data letter C by name di tiga blok itu.

“Kami belum butuh sertifikat tanah, karena kalau ada warga yang belum punya sertifikat mereka punya letter A, B atau C. Kalau dulu di bukan  di wilayah Sleman, tentu saja letter C-nya tidak tercatat di Sleman. Kami sendiri pernah ngecek di BPN, wilayah itu pernah tercatat di Bantul, tapi dicoret pas awal-awal pembangunan Adisucipto,” jelas Tavip.

Prinsipnya, kata diam tak menutup kemungkinan penentuan batas wilayah dilakukan seperti yang terjadi di RS Panti Rapih. “Mungkin saja seperti Panti Rapih kemarin, batas wilayah (Sleman-Kota) dipotong di tengah-tengah bangunan Panti Rapih, tapi harus berdasarkan bukti-bukti dan dokumen hukum,” tuturnya.

Bila pencarian data letter C ini dinilai sudah cukup, selanjutnya pemprov akan memanggil masing-masing Pemkab Bantul dan Sleman untuk mengadakan kesepakatan batas wilayah. Jika dalam pembahasan tersebut disepakati kesepakatan, hasilnya akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri karena produk akhir kesepakatan itu akan tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Namun sebelum permendagri keluar, Mendagri akan mengirimkan timnya dari pusat untuk mengklarifikasi tapal batas ke daerah. (rat)

Sumber: Bernas Jogja (Metro Jogja) Jumat, 22 Januari 2010 Halaman 1&10 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *