Pelayanan Publik Tak Ramah Difabel

LOD Tuntut Penerapan Perda No. 4/2014

KULONPROGO, TRIBUN – Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY mendesak pemerintah kabupaten/kota di DIY untuk lebih memerhatikan hak-hak penyandang disabilitas . Masih banyak fasilitas umum dan infrastruktur serta pelayanan yang belum ramah difabel sementara peraturan daerah yang ada juga terkesan mandul.

Di wilayah Kulonprogo, hanya Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang sudah memperhatikan hak difabel ini. Di gedung tersebut terdapat tangga yang bisa dilalui pengguna kursi roda.

Ketua Pokja Bidang Penanganan Laporan LOD DIY, Buyung R Tanjung, mengatakan, kondisi ini disebabkan belum diterapkannya Perda Nomor 4/2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Padahal, sekarang ini sudah masuk jatuh tempo pelaksanaan dari waktu penetapan, yakni 15 Mei. Penerapan menurutnya terkendala penyusunan peraturan gubernur yang yang belum selesai disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sementara, penerapan Perda masih menunggu selesainya penyusunan peraturan gubernur,” kata Buyung, seusai sosialisasi perda tersebut di Pemkab Kulonprogo, Kamis (26/6).

Terhambat Pergub

Buyung mengatakan, saat ini baru ada empat pergub yang sudah selesai disusun. Padahal, seharusnya terdapat 15 pergub yang diturunkan dari perda, antara lain, pembuatan komite difabel, pendidikan inklusi, jaminan kesehatan khusus, dan lain-lain.

LOD DIY juga mendapat laporan dari para penyandang disabilitas yang merasa resah karena tidak dilibatkan dalam penyusunan pergub. Menurut Buyung, jika hal ini terus dibiarkan, penyandang disabilitas semakin termarjinalkan  dengan hak yang tidak setara orang kebanyakan.

“Ini sudah terlihat dari gambaran penyadang disabilitas yang belum memiliki akses setara di dunia kerja. Itu kan jelas berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya,” imbuh Buyung. (ing)

Sumber: Tribun Jogja, Jumat 27 Juni 2014 Halaman 6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *