Pelayanan Masyarakat yang Terbaik

SELAIN Pelayanan Pendidikan, Best Practice lain yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Penyediaan Prasarana Dasar/Infrastruktur Perkotaan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Penanggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi, dan Partisipasi Publik.

Pada tahun 2006, penghargaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta karena menjadi Juara 1 tingkat provinsi dalam pengembangan PHBS.

Dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2004, kota ini dinyatakan sebagai Kota Sehat terbaik tingkat nasional. Ini menunjukan keberhasilan Yogyakarta di bidang kesehatan.

Permasalahan kesehatan sebelum best practice antara lain penduduk miskin belum mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini disebabkan basis data penduduk miskin  yang belum kuat dan pendekatan sektoral untuk menentukan penduduk miskin, dan akibatnya pelayanan kesehatan yang diberikan belum seluruhnya dapat menjangkau penduduk miskin.

Pemkot Yogyakarta kemudian melaksanakan best practice kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penduduk miskin, dan berkurangnya kasus penyakit menular dan penyalahgunaan Napza.

Beberapa langkah dilaksanakan dalam hal ini adalah jaminan kesehatan daerah untuk penduduk miskin, pengembangan pos pelayanan terpadu, pemberian makanan tambahan, program perilaku PHBS di lingkungan sekolah, mendirikan Napza Crisis Centre (NCC), penerapan ISO 2001, dan pemberian penghargaan dalam penanganan TBC. Karena program ini dianggap memberikan manfaat masyarakat masa pelaksanaan best practice di bidang kesehatan tetap dilanjutkan.

Kemiskinan menjadi masalah di banyak kota, termasuk di Yogyakarta. Berbagai kebijakan yang diterapkan, belum dapat menanggulangi kemiskinan secara optimal dan adanya kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penduduk miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota ini dibagi dalam dua kelompok besar yakni pemenuhan kebutuhan dasar dan mendorong pengembangan ekonomi.

Pemkot Yogyakarta sudah merencanakan upaya-upaya melanjutkan inovasi penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasi keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KKS) dalam program pendidikan dan kesehatan di Pemerintah Pusat, misalnya program jaminan kesehatan penduduk miskin dan keluarga harapan.

Selain itu, meningkatkan layanan bagi keluarga miskin pemegang KMS dalam program atau kegiatan perguliran modal usaha, perbaikan lingkungan permukiman dan pendidikan pelatihan usaha; mengimplementasikan model tersebut dalam satu wilayah kelurahan dan dilaksanakan secara komprehensif; serta meningkatkan peranan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan best practice di bidang pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu lembaga di masyarakat khususnya LPMK, RT dan RW dapat berfungsi lebih optimal dan menjadi mitra pemerintah. Selain itu meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan pada skala komunitas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Dalam bidang prasarana dasar/insfrastruktur perkotaan, sejak 2002 dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu penerangan jalan umum (PJU),perbaikan prasarana dasar lingkungan, peningkatan kualitas rumah penduduk, penyediaan ruang terbuka publik.

Dalam best practices pengembangan ekonomi lokal antara lain melaksanakan pembangunan pasar induk buah dan sayur, pembangunan bursa argo Jogja, penataan pedagang kaki lima (klitikan dan Sriwedani), peningkatan pelayanan pasar tradisional.

Selanjutnya best practice penanggulangan KKN dan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan membentuk Dinas Perijinan, Citizen Charter, melakukan penandatanganan dan melaksanakan Pakta Integritas, melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat struktural,dan melakukan penilaian kinerja pada setiap pegawai.

Akhirnya untuk best practices partisipasi publik antara lain melakukan peningkatan komunikasi masyarakat dengan membuka Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) sejak tahun 2004, call centre, dan melakukan kunjungan kerja wilayah. Selain itu juga melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberian Walikota Award.*** Y.B. Margantoro, Wartawan Harian Bernas Jogja

Sumber: BERNAS JOGJA, Selasa, 31 Maret 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *