Pelanggaran: LOD Soroti Penggunaan Fasilitas Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS – Tiga pejabat Bantul, yaitu Wakil Bupati Sumarno, Kepala Inspektorat Subandrio, dan Asisten III Bejo Utomo, dimintai keterangan oleh Lembaga Ombudsman Daerah DIY. LOD menyoroti netralitas ketiga pejabat publik dan pegawai negeri sipil itu dalam pemilihan kepala daerah Bantul.

Wakil Ketua LOD DIY Bagus Sarwono seusai meminta keterangan ketiganya, Kamis (18/2), menyatakan, LOD DIY akan mengkaji lebih jauh kebijakan Pemkab Bantul yang mengizinkan penggunaan kantor pemerintah untuk kegiatan non-pemerintah di luar jam kerja. Apalagi itu dimanfaatkan salah seorang calon independen pilkada Bantul. “Sesuai Surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur SE/08.A/N.PAN/5/2005 tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah, PNS harus bersikap netral,” katanya.

Sesuai kewenangannya, LOD bisa memintai keterangan kepada pemerintah daerah berkaitan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan asas praduga tak bersalah.

Dalam keterangannya kepada LOD, ketiganya menolak tuduhan penggunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan sebagai PNS untuk mendukung salah seorang calon. “Tidak betul itu. Saya kebetulan ada di situ di kantor Inspektorat pas mampir. Saya mau ke pengajian akbar di Pajangan,” kata Sumarno.

Ketua LOD Moh Hasyim menyatakan, Subandrio mengaku mengizinkan Kardono (calon independen) meminjam aula kantor Inspektorat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. “Kegiatan (entry data) dilakukan Sabtu sore sampai Senin dini hari. Keberadaan pak Subandrio ¬†pada Minggu malam untuk memastikan apakah kegiatan itu molor sampai Senin pagi,” tuturnya.

Subandrio, ujar Hasyim, mengaku tidak memerhatikan aktivitas yang ada di dalam ruangan, termasuk ada tidaknya PNS yang turut serta. Adapun keberadaan Bejo di Kantor Inspektorat karena diundang makan bakmi oleh Subandrio. “Kami masih akan cek silang lagi dengan pelapor dan bukti. Dari laporan, ditemukan ada daftar satuan kerja pemerintah daerah yang terlibat. Ini juga belum dicek silang,” katanya. (RWN)

Sumber: KOMPAS, Jumat 19 Februari 2010 Halaman A Kolom 6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *