Pegawai Trans jogja Mengadu ke DPRD

JOGJA – Sebelas mantan pegawai shelter Trans Jogja mengadukan nasibnya ke DPRD DIY, Rabu (16/1) kemarin. Mereka mempertanyakan keputusan UPT Trans Jogja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY, yang tidak memperpanjang kontrak kerja mereka.

Padahal, mereka yang sudah bekerja selama bertahun-tahun seharusnya diangkat menjadi pegawai tetap. “Menurut kami, ini menyalahi undang-undang ketenagakerjaan, karena kami sudah bekerja selama lima tahun,” ungkap koordinator eks pekerja, Riskan Ahmad Zulkarnain.

Dijelaskan, mulanya mereka memang pegawai Dishubkominfo. Namun kemudian status mereka dialihkan ke pihak ketiga atau perusahaan outsourching yakni PT Vidya. Setelah kontrak dengan pihak ketiga berakhir pada Agustus 2012, mereka dikembalikan ke Dishubkominfo.

“Nah dari situlah persoalan mulai muncul, kami harus membuat surat lamaran kembali, padahal dulu status kami adalah pegawai di bawah Dishubkominfo,’” kata pria yang pernah menjadi ketua Serikat Pegawai Halte Trans Jogja ini.

Mulai bulan itulah ada beberapa pekerja yang kontraknya tidak diperpanjang. Saat itu ada sekitar tujuh sampai sepuluh orang. Dia sendiri diputus kontraknya pada bulan September 2012.

Sedangkan sekitar 700 pegawai shelter Trans Jogja lainnya, statusnya berubah menjadi buruh lepas harian. “Mereka hanya digaji ketika masuk kerja, dengan sistem upah harian,” ungkapnya.

Kekecewaan mereka semakin bertambah, ketika mengetahui UPT Trans Jogja merekrut pekerja lain, untuk menggantikan posisi yang telah ditinggalkan.

Mereka merasa menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. “Mungkin kami di-PHK karena mendirikan serikat pekerja, dan saya sendiri yang menjadi ketuanya,” tandasnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan pihaknya akan menampung apa yang disampaikan para pekerja kepada pihak-pihak terkait. Keputusan teknis bukan ada di tangan dewan. “Aspirasi ini akan kami tampung,” katanya.

Terpisah, Ketua UPT Trans Jogja Agung Minang Satyo Nugroho mengatakan, mereka yang kontraknya tidak diperpanjang karena memang tidak memenuhi standar kualitas. Mereka tidak disiplin dengan waktu kerja yang telah disepakati. “Kalau tidak baik kenapa harus dipertahankan,” katanya.

Ia mengakui, memang kontrak dengan pihak ketiga, yakni PT Vidya, telah habis pada pertengahan tahun lalu. Saat ini, pihaknya sedang menunggu proses lelang dengan pihak ketiga penyedia tenaga kerja, pada Februari 2013.

Oleh karena itulah, sembari menunggu proses lelang pihaknya mereka merekrut karyawan dengan status harian. Terkait dengan beberapa orang kontraknya tidak diperpanjang merupakan anggota serikat pekerja, menurutnya hal itu karena kebetulan saja. “Tidak ada kaitannya, itu hanya kebetulan. Yang jelas itu murni dari penilaian kinerja,” jelasnya. (age)

Sumber: Bernas Jogja Kamis, 17 Januari 2013 Halaman 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *