Pegawai Shelter mengadu ke Dewan

MASALAH tampaknya terus mengitari moda transportasi yang sempat menjadi harapan masyarakat Yogyakarta. Selain masalah kelaikan dan juga pemalsuan pelat nomor, masalah internal juga tengah melanda terkait dengan pengoperasian Trans Jogja.

Kali ini masalah dimunculkan oleh sebelas orang pegawai shelter (halte) Trans Jogja yang tak diperpanjang masa kerjanya. Mereka mengadukan nasib kepada DPRD DIY, Rabu (16/1). Mereka meminta kejelasan atas nasibnya yang tidak diakomodir kembali oleh UPT Trans Jogja Dishubkominfo DIY setelah masa kontrak dengan PT Vidya selaku pihak ketiga telah usai pertengahan tahun lalu.

Riskan Ahmad Zulkarnain, satu dari pegawai tersebut mengisahkan, para pekerja halte awalnya adalah karyawan dibawah Dishubkominfo DIY, kemudian dialihkerjakan (outsourching) kepada PT Vidya. Setelah kontrak dengan pihak ketiga terakhir bulan Agustus lalu, para karyawan dikembalikan kepada Dishubkominfo DIY.

Namun, pada saat dikembalikan pada bulan tersebut, ada sekitar tujuh sampai sepuluh pekerja yang kontraknya tidak diperpanjang. Sementara Risakan sendiri tak diperpanjang kontraknya mulai September 2012. “Ini kan sama saja dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak,” kata pria yang pernah menjadi Ketua Serikat Pegawai Halte Trans Jogja ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, alasan mengapa beberapa pekerja tak diperpanjang sampai saat ini tidak pernah disampaikan secara jelas. Padahal sebagian besar pegawai telah bekerja selama empat tahun lebih, terhitung sejak awal Trans Jogja dioperasikan tahun 2008 lalu.

“Sesuai UU Ketenagakerjaan, seharusnya kami sudah diangkat menjadi karyawan tetap atau malah diberhentikan setelah dikontrak dua tahun atau satu tahun perpanjangan,” tandas Riskan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Trans Jogja Dishubkominfo DIY, Agus Minang Satyo Nugroho membenarkan jika kontrak dengan PT Vidya telah selesai pertengahan tahun 2012. Sembari menunggu lelang perusahaan penyedia tenaga kerja rencananya dilakukan awan Februari 2013, para karyawan dipekerjakan sebagai karyawan lepas.

Sementara, untuk sebelas orang yang tak diperpanjang kontrak karena mengalami penurunan kinerja. Atas dasar efektifitas inilah mereka terpaksa tidak dipekerjakankembali. “Mereka kinerjanya buruk. Pagi masuk siang sudah hilang padahal belum waktu pulang,” terang Agus. (hdy)

Sumber: Tribun Jogja Kamis, 17 Januari 2013 Halaman 9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *