Pedagang Pasar Kolombo mengadu ke ORI

JOGJA- Sejumlah pedagang di Pasar Kolombo Selasa (27/12) mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jateng-DIY.

Pengaduan ke ORI itu dilakukan atas dasar rasa keprihatinan para pedagang Pasar Kolombo oleh perilaku pengelola pasar. Sejumlah pedagang tersebut didampingi oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Jogja.

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Kota Jogja, Samsudin Nurseha menjelaskan pelaporannya ke ORI ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan sebelumnya di Lembaga Ombudman Daerah (LOD).

“Sebelumnya memang sudah dilakukan pelaporan ke LOD, tapi sepertinya belum terakomodasi seluruhnya maka kami melanjutkan pengaduan ini ke ORI,” katanya di ORI Selasa (27/12) siang.

Samsudin Nurseha menjelaskan sedikitnya 500 lebih pedagang di Pasar Kolombo itu merasa dirugikan dengan adanya renovasi pasar. Dia menjelaskan, omzet yang diperoleh pedagang mengalami penurunan secara signifikan. “Harapan kami ORI mampu untuk melakukan mediasi dan mengakomodasi persoalan ini, bagaimanapun berdagang ini adalah satu-satunya mata pencaharian para pedagang ini,” katanya.

Ketua P3K, Sumarsih Satijo mengatakan, Pasar di Jalan Kaliurang KM 7 Depok Sleman ini, ditutup pada Minggu (6/11) silam. Menurut keterangan kepada ORI pintu masuk menuju pasar tersebt ditutup menggunakan seng oleh pegawai PT OLah Kerta Agung PT. OKA. PT OKA merupakan calon pengembang.

Sumarsih menambahkan pada Juni 2011 sejumlah pedagang diundang oleh Pemerintah Desa Condong Catur untuk acara silaturahmi. Namun dalam kegiatan tersebutpedagang, menurut Sumarsih, mendapatkan tekanan. Dia juga menegaskan pedagang juga dipaksa untuk mendaftar ulang meskipun dengan tata cara pembayaran tanpa musyawarah dan sosialisasi spesifikasi terlebih dahulu.

“Pedagang akhirnya melakukan musyawarah dan menawar harga serta ingin tahu speknya [spesifikasi] tapi lagi-lagi ditolak oleh Pemdes Condongcatur. Atas apa yang kami rasakan itu makannya kami melaporkan ke LOD karena desa kami nilai telah mengabaikan kesepakatan mediasi 26 April 2010 yang dikeluarkan LOS,” katanya.

Penempatan kios

Sementara mengenai renovasi pasar, pedagang P3K mengeluhkan adanya penempatan kios yang tidak sesuai dengan pemilik sebelumnya, bahkan diketahui lebih dari separuh pedagang yang mendaftar adalah pedagang baru yang tidak berada di dalam area pasar sebelumnya. Jumlah keseluruhan pedagang pasar mencapai 800-an orang, sementara pedagang los bagian dalam yang memiliki izin dasaran resmi setidaknya 500-an orang.

Sementara itu Plt Ketua ORI Jateng-DIY Budi Masturi menjelaskan pihaknya akan kembali melihat kembali persoalan tersebut secara mendalam. Budi menjelaskan belum mengetahui secara persis apakah kedepan pihaknya akan melakukan mediasi ulang atau tidak.

“Kami hanya akan melihat dan mendalami dulu kasus ini, jangan sampai apa yang kami lakukan justru mengurangi apa yang dilakukan LOD dulu. Saya juga melihat sejauh ini belum ada bantaran secara tertulis, sehingga kami belum bisa memberikan jawaban. Sebenarnya secara naskah sudah selesai namun secara mediasi implementasi tersebut masih belum dilakukan secara optimal,” tandasnya.

Sumber: Harian Jogja, Rabu 28 Desember 2011 Halaman 14

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *