Ombudsman Siap Memproses

Skandal Inspektorat Bantul Bisa Jadi Preseden Buruk

JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ-Jawa Tengah menyatakan siap menindaklanjuti laporan kasus Inspektorat Bantul. Bila laporan itu masuk ke Ombudsman, tak ada alasan bagi institusi tersebut untuk tidak memprosesnya.

“Kami tindak lanjuti sesuai amanat UU No. 37 Tahun 2008,” kata Asisten Ombudsman Muhajirin SH MKN mengatakan kesiapan lembaganya memeriksa kasus tersebut kemarin (3/1).

Muhajirin mengatakan, berdasarkan pasal 7 dan 8 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah di pusat maupun daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, dan badan swasta atau perseorangan yang di beri tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas Ombudsman antara lain menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Juga menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombusman. “Ombudsman juga berwenang mengadakan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” terangnya.

Sebelumnya, Agus Sumartono, sebagai orang yang kali pertama membongkar skandal politik Inspektorat Kabupaten Bantul berencana mengadukan kasus tersebut ke sejumlah lembaga pengawasan eksternal. Tak hanya ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati (Pilbup) Bantul, tapi juga ke ORI perwakilan DIJ-Jawa Tengah.

“Kami akan minta Ombudsman turun tangan. Kasus ini tak bisa dibiarkan begitu saja,” tandas pria yang bermukim di Mandingan Bantul itu kemarin.

Asus menambahkan, saat ini dia sedang menyusun materi laporan berikut dugaan pelanggaran yang melibatkan Wakil Bupati Bantul Sumarno PRS, Inspektur Kabupaten Bantul Subandrio dan Assekda Administrasi Bedjo Utomo.

Mereka bertiga dinilai paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Tanpa adanya perintah mereka, kantor Inspektorat tak mungkin bisa digunakan untuk pengumpulan data pendukung Kardono-Ibnu Kadarmanto yang diproyeksikan menjadi calon dari jalur independen.

Penggunaan fasilitas negara maupun keterlibatan sejumlah PNS itu menjadi fokus pengaduan Agus. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) terlibat dalam politik praktis.

Larangan itu seperti dimuat Radar Jogja kemarin (3/2) antara lain pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 66 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Juga Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No. FIII.26-17/V.151-2/42 tanggal 15 Desember 2003.

Lalu Surat Edaran (SE) Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil. SE Menpan itu memberi rambu-rambu larangan penggunaan anggaran maupun fasilitas terkait dengan jabatan. “Semua aturan itu sudah sangat jelas, tapi seolah sengaja ditabrak,” sesal Agus.

Surat ke Ombudsman itu akan dikirim dalam waktu satu hingga dua hari ini. Ia berharap Ombudsman dapat menggunakan kewenangannya sesuai UU No. 37 Tahun 2008. Asus menilai, patut diduga keras telah terjadi mal-administrasi dalam kasus tersebut.

Tak hanya ke Ombudsman, Agus juga berniat membuat laporan ke Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan Kepala BKN. Dengan adanya laporan itu, ia ingin pusat menegakkan aturan terkait kasus netralitas PNS.

“Skandal Inspektorat ini bisa menjadi preseden buruk,” ucapnya. Laporan serupa juga akan dilayangkan ke gubernur DIJ sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Agus hanya bisa tersenyum saat membaca pernyataan Inspektur Subandrio di media yang intinya membolehkan semua masyarakat menggunakan fasilitas kantor Inspektorat untuk tujuan mendukung suksesnya pilbup Bantul.

Dari pernyataan itu, kata Agus, nantinya semua tim kampanye calon bupati dan wakil bupati punya kesempatan sama menggunakan kantor Inspektorat. (kus)

Sumber: Radar Jogja (Metropolis) Kamis 4 Februari 2010 halaman 13&23 kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *