Ombudsman : Properti Jadi Perkara Dominan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejumlah anggota komisioner Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, saat menggelar laporan tahunan 2020 di Bale Kanoman, Banguntapan, Bantul.

Selasa, 29 Desember 2020 18:34

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Lembaga Ombudsman (LO), Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik bagi pemerintah daerah maupun swasta, selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020), menerima banyak aduan dan konsultasi dari masyarakat.

Aduan yang masuk pun beragam.

Tetapi, yang paling mendominasi adalah perkara di sektor properti.

Permasalahan yang menyangkut properti di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbilang cukup tinggi.

Bahkan, dalam aduan yang diterima oleh lembaga ombudsman dari masyarakat menempati urutan pertama dengan jumlah 293 perkara (26,11%).

Disusul sektor keuangan dengan jumlah 194 perkara atau (17,29%); Pertanahan 98 perkara (8,73%); Pendidikan 89 perkara (7,93%), ketenagakerjaan 88 perkara (7,84%) dan sektor lain-lain 360 perkara (32,09%).

Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta, LO DIY, Fuad mengatakan perkara aduan masyarakat yang ditangani oleh lembaga ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, selama tiga tahun tersebut, jika ditaksir dalam rupiah nilainya mendekati Rp 2 triliun.

Perkara paling dominan adalah di sektor properti perumahan.

“Akumulasi nilainya mencapai Rp 3,4 miliar. Itu belum termasuk kerugian immateril. Jika digabungkan, sangat besar,” terang dia, saat menggelar konferensi pers laporan akhir tahun di Bale Kanoman, Kragilan, Banguntapan, Bantul, Selasa (29/12/2020).

Menurutnya, sebagai lembaga pengawas, Lembaga Ombudsman sudah berupaya menangani perkara tersebut, sesuai dengan kewenangannya.

Sebab, bukan hanya pertanggungjawaban hukum saja, melainkan ada tanggungjawab moral.

Ia berpendapat, karut marut persoalan perumahan di Yogyakarta seharusnya bukan hanya dilimpahkan kepada masyarakat saja, tetapi ada kontribusi kesalahan dari pemangku kebijakan.

Baik dari perizinan maupun lemahnya pengawasan.

“Itu semua sudah kami berikan catatan-catatan untuk ditindaklanjuti,” papar dia.

Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah, Suki Ratnasari berharap, tingginya aduan perkara properti yang masuk menjadi perhatian bagi masyarakat.

Menurut dia, dari aduan yang masuk, mengenai persoalan properti biasanya diakibatkan pembangunan perumahan subsidi yang mangkrak.

Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara pembeli dengan pengembang (developer), tetapi ternyata tidak dipenuhi.

“Sehingga merugikan konsumen atau masyarakat,” ujar dia.

Suki mencontohkan, kendala perumahan biasanya ada di legalitas pembangunan.

Misalnya, tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian peralihan status tanah yang belum selesai.

Lalu, kualitas bangunan yang tidak sesuai perjanjian.

Paling parahnya lagi, ada yang menjalankan praktek penahanan sertifikat meskipun konsumen sebenarnya sudah lunas membayar harga rumah.

Hal itu terjadi karena sertifikat rumah ternyata digadaikan di bank oleh pihak perusahaan untuk meminjam uang agar bisa membangun rumah lagi.

“Sehingga uang pembayaran sudah lunas, tapi sertifikat belum bisa diberikan. Itu modus-modusnya,” ujar dia.

Adapun perkara mengenai keuangan, lanjut Suki, modus yang diadukan adalah klaim asuransi tidak cair.

Lalu, ada juga persoalan peminjaman uang di koperasi tetapi bunga yang dibebankan menyalahi etika koperasi.

Sehingga masyarakat mengadu agar diberi kelonggaran bunga.

Sebenarnya, kata dia, hal tersebut bisa dihindari ketika masyarakat lebih teliti membaca soal perjanjian keuangan ketika akan meminjam uang.

Sehingga di kemudian hari tidak dirugikan.

“Kalau sektor pertanahan, sering terjadi tidak dapat akses dokumen pertanahan di Kalurahan,” ujar dia.

Di sektor pendidikan, masyarakat banyak mengadu karena sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berubah-ubah dan sistem online yang bermasalah.

Lalu, di sektor ketenagakerjaan, menurut Suki masih ada praktek perusahaan yang menahan ijazah asli karyawan.

Bahkan, ada juga yang sampai hilang.

Aduan Paling Banyak dari Bantul

Selama tiga tahun terakhir, Lembaga Ombudsman menangani 390 aduan dan 732 konsultasi.

Totalnya 1.122 kasus.

Sedangkan produk akhir yang telah dihasilkan sebanyak 274 buah.

Dari jumlah tersebut, aduan yang paling banyak masuk berasal dari Kabupaten Bantul.

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Kelembagaan, Yusticia Eka Noor Ida mengatakan, total aduan dan konsultasi berasal dari Bantul ada sebanyak 373 kasus atau (33.24%).

Disusul Kota Yogyakarta sebanyak 356 kasus (31.73%); Sleman 202 kasus (24.78%); Luar DIY 43 kasus (3.83%); DI Yogyakarta 26 kasus (2.32%); Kulonprogo 26 kasus (2.32%); dan Gunungkidul 20 kasus (1.78 %).

Menurut dia, Bantul menjadi urutan pertama dengan jumlah aduan dan konsultasi terbanyak disebabkan banyak faktor.

“Jadi bukan berarti Pemerintah daerahnya memiliki kinerja buruk. Hanya kebetulan ketempatan saja,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Lembaga Ombudsman DIY, Suryawan Rahardjo berharap dari semua kasus yang telah diadukan, dikonsultasikan dan ditangani Lembaga Ombudsman akan menjadi pembelajaran bagi publik.

Di tiga tahun atau akhir dari masa kepengurusan periode 2018 – 2020, Suryawan berharap kedepan lembaga ombudsman dengan kepengurusan baru akan tetap optimal dalam melakukan pengawasan. ( Tribunjogja.com )

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *