Ombudsman DIY Gugat UU ORI

Mendengar bahwa Wali Kota Makassar berniat mengajukan permohonan uji materi atas undang-undang tersebut, mereka memutuskan ikut serta.

YOGYAKARTA – Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Ombudsman Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka mendaftarkan permohonan tersebut di Jakarta pada 24 September lalu.

Yang mereka persoalkan, menurut Ketua Lembaga Ombudsman Daerah DIY M. Hasyim, pasal 46 undang-undang tersebut. “Pasal itu mengancam eksistensi lembaga-lembaga ombudsman di daerah,” kata dia sewaktu beraudiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Daerah DIY kemarin. Pasal itu menyatakan bahwa ombudsman yang sah hanya yang menggunakan nama Ombudsman Republik Indonesia atau ORI.

Masalah ini akan selesai jika Ombudsman Daerah dan Swasta mengganti nama menjadi ORI. Menurut Hasyim, hal ini sudah mereka sampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamngku Buwono X, tak lama setelah UU ORI disahkan. “Waktu itu Gubernur menjanjikan akan mengubah nama Lembaga Ombudsman Daerah menjadi ORI,” ujarnya.

Ombudsman Daerah dan Swasta DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008. Untuk mengganti nama baru, peraturan tersebut harus dicabut dan diganti yang baru. Nyatanya, hingga batas waktu yang diberikan UU tersebut untuk penggantian nama berakhir-7 Oktober lalu nama Ombudsman Daerah dan Swasta DIY belum diubah. Yang dikhawatirkan, kata Hasyim, jika dianggap tidak sah, mereka tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.

Sebenarnya telah sejak lama juga Ombudsman Daerah DIY berpikir untuk mengajukan uji materi atas UU tersebut. Tapi, menurut Hasyim, lagi-lagi Gubernur tidak setuju. Padalah yang boleh mengajukan judicial review atas UU ORI hanya pemerintah daerah selaku pendiri lembaga ombudsman.

Akhirnya, mendengar bahwa Wali Kota Makassar, Lembaga Ombudsman Makassar, Ombusman Daerah Asahan, LSM Kopel Makassar, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan berniat mengajukan permohonan uji materi atas UU ORI, Ombudsman Daerah DIY memutuskan ikut serta. “Kami langsung mengajukannya ke Mahkamah konstitusi,” kata Hasyim.

Menanggapi hal itu, Komisi A berjanji mengundang pemerintah DIY dan Lembaga Ombudsman Daerah dan Swasta DIY untuk duduk bersama membahas persoalan ini. (PITO AGUSTIN RUDIANA).

Sumber: Koran Tempo, Kamis 14 oktober 2010 Halaman 82

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *