Netralitas

Idham Akui Ada konflik Kepentingan

BANTUL, KOMPAS – Meski direkomendasikan Panitia Pengawas untuk melakukan penyidikan, Bupati Bantul Idham Samawi memutuskan tidak akan menempuh langkah tersebut. Idham merasa ada konflik kepentingan dalam kasus tersebut sehingga keseriusan penyidikan akan dipertanyakan.

“Ada tiga pejabat yang diduga terlibat dan salah satunya adalah kepala inspektorat. Kalau tim penyidikan dibentuk, ketuanya adalah kepala inspektorat. Itu kan lucu, masak menyidik kasus sendiri,” kata Idham, usai membuka acara pertemuan kelompok tani se-Bantul di Balai Desa Sumberagung Jetis Bantul, Selasa (9/2).

Iham menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang lebih berwenang dan posisinya netral agar tidak ada konflik kepentingan. “Misalnya, kalau Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) mau mengusutnya, saya persilakan. Saya tidak akan menghalang-halangi,” katanya.

Sunarno, anggota LOD DIY, mengatakan sudah menerima laporan warga Bantul terkait penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan salah satu pasangan peserta Pilkada Bantul. “Dalam waktu dekat, kami akan memanggil mereka. Dasar hukum yang kami gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 soal Disiplin PNS,” katanya.

Ia berjanji akan transparan dalam mengungkap kasus supaya tidak ada kecurigaan masyarakat. “Kalau memang terbukti melanggar disiplin, bisa ditindak sesuai aturan,” ujarnya.

Menanggapi rencana pemanggilan dirinya oleh LOD DIY, Wakil Bupati Sumarno mengaku siap memenuhi. “Sampai sekarang saya belum terima surat panggilannya. Bila memang ada pemanggilan, saya akan datang,” katanya.

Selain Sumarno, masih ada dua pejabat lain yang diduga terlibat yakni Subandrio (kepala inspektorat), dan Bejo Utomo (asisten III). Ketiganya diduga mengetahui dan mengizinkan penggunaan kantor inspektorat beserta perlengkapannya untuk memasukkan data pasangan Kardono-Ibnu.

Setelah diusut Panwas, kasus tersebut tidak bisa dilanjutnya ke pengadilan karena berlangsung di luar masa kampanye. “Undang-undang tidak bisa menjerat sehingga kami rekomendasikan Pemkab untuk melakukan penyelidikan sendiri menggunakan aturan mereka,” kata Ketua Panwas Bantul Harlina. (ENY)

Sumber: KOMPAS, Rabu 10 Februari 2010 Halaman C Kolom 6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *