Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Warga Lapor Ombudsman

Senin, 11 Juli 2016 – 18:32:08 | bambang-jati / Sorot Kulonprogo

Musyawarah di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap

Kokap,(sorotkulonprogo.com)–Sarjono (66), warga Kriyan, Hargorejo, Kecamatan Kokap dipanggil oleh pemerintah desa setempat untuk melakukan musyawarah, Minggu (10/07/2016) malam, karena mengirimkan 4 laporan kepada Ombudsman yang menurut Sarjono merupakan sebuah penyimpangan. Sarjono beranggapan bahwa dirinya seperti diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.

Adapun 4 laporan yang dikirim Sarjono ke Ombudsman adalah laporan bahwa dirinya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) padahal menurutnya dirinya masuk kategori, tidak mendapatkan jatah beras miskin padahal sebelumnya mendapatkan. Saat ada pembagian kompor serta tabung gas gratis, jatah milik Sarjono rusak dan dikembalikan kepada distributor dengan dijanjikan akan diganti, namun sampai sekarang belum juga diganti serta tak mendapatkan bantuan bedah rumah.

Sarjono menjelaskan, dirinya melaporkan laporanya tersebut melalui SMS. ”Beberapa waktu lalu saya mendapatkan SMS yang intinya bila di lingkungan saya terjadi sebuah pelanggaran kebijakan pemerintah bisa dilaporkan, kemudian saya melaporkan,” katanya, Senin (11/07/2016).

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat desa, kepala Dusun Kriyan, ketua RT dan ketua RW Sarjono serta beberapa tokoh masyarakat.

Parjono, Kader Penanggulangan Kemiskinan Kulon Progo yang mengawal di Desa Hargorejo menyampaikan, musyawarah ini menanggapi adanya surat yang dikirim oleh Ombudsman setelah menerima laporan Sarjono.

Dalam rapat ini Parjono menyampaikan bahwa untuk BLT Sarjono belum masuk kriteria. ”Untuk BLT, Bapak Sarjono belum masuk kriteria, karena kriteria yang bisa mendapatkan BLT adalah warga miskin dan sangat miskin, sedangkan Bapak Sarjono berada dalam kriteria hampir miskin,” tuturnya.

Sementara untuk jatah raskin yang dulu pernah didapat oleh Sarjono namun sekarang tidak, itu merupakan kebijakan dari pusat sehingga pihak desa tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya untuk masalah kompor gas dan regulator yang rusak, itu terjadi di beberapa tempat, sehingga kita harus menanyakan kepada distributor.

Sedangkan untuk bantuan bedah rumah, Parjono menjelaskan, kriteria penilaian bedah rumah tidak hanya melihat bentuk fisik rumah, namun juga menilai aset kekayaan yang dimiliki. ”Untuk Pak Sarjono memang fisik rumahnya memprihatinkan, namun beliau memiliki aset yang melimpah,” katanya.

Pada akhir permusyawarahan tersebut setelah dijelaskan secara gamblang akhirnya Sarjono bisa menerima.

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *