Menggagas Good Governance di DIY

PILIHAN politik bagi Indonesia untuk memilih demokrasi sebagai alat telah memberikan sejumlah kemajuan,baik secara struktural maupun kultural. Diantaranya terwujudnya ranah aturan yang ada dan dinamika model yang dipakai dalam negara telah terwujud model transparansi, akuntabilitas, wacana keadilan dan partisipasi publik dalam pembangunan sosial ekonomi bagi paradigma pembangunan.

Distribusi kekuasaan politik, administratif, fisikal, dan pembangunan ekonomi ke daerah juga telah diciptakan sebagai upaya menangani kemajuan dan kesenjangan antar daerah. Disamping itu tuntutan perombakan tata pemerintah Indonesia menuju konsep yang dianggap lebih baik (good governance) di bawah disain demokratisasi, telah menjadi kesadaran bersama.

Pada aras negara, birokrasi level pusat hingga daerah-daerah berniat mereformulasi peran dan fungsinya. Parlemen sebagai institusi strategis penyeimbang jalannya kekuasaan eksekutif melakukan agenda-agenda revitalisasi, lembaga yudikatif merintis kepercayaan melalui visi independensi, dan demikian pula kebangkitan partai politik memberikan jaminan saluran aspirasi penting dewasa ini.

Secara teoritis, prinsip pemerintahan yang baik dan bersih ditandai; oleh beberapa aspek misalnya, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. partisipasi, diartikan dengan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan. Sebelum kebijakan itu diterapkan, maka pemegang otoritas politik harus  memperhatikan suara rakyat sebagai pertimbangan dasar, tanpa kecuali.

Sementara transparansi menyangkut keterbukaan proses politik, dimana informasi berkaitan kepentingan publik dapat diakses siapapun. Didalamnya menyangkut aturan main (rule of the game), materi atau substansi yang diatur, serta implikasi kebijakan. Konsep kontrol, dimaknai sebagai urgensi mekanisme pengawasan jalannya pemerintahan  sesuai konsensus atau konstitusi, yang menegaskan mengenai batasan wilayah kewenangan. Sedangkan akuntabilitas diartikan sebagai perlunya pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Bank Dunia, 2002).

Sebagai konsep baru good governance mulai disebarkan sebagai mantra-mantra “mujarab” bagi institusionalisasi modernisasi politik pasca otoriter. Di lingkungan negara-negara Dunia ketiga, seperti Indonesia misalnya, penyebarannya kian merajalela, bahkan menjadi manifesto politik baru yang kian populer. Dari aspek teorisasi, sesunguhnya banyak perspektif mengenai good governance ini dapat dirujuk, yamg ternyata memiliki basis tekanan berdeda-beda. Dari model dengan landasan pada struktur pemerintah semata, hubungan masyarakat dan negara. sampai dengan yang lebih maju perspektif adalah keseimbangan relasi negara, masyarakat dan market (Bank Dunia, 2002).

Mengkontekstualisasi dan cari relevansi good governance  secara ideal, untuk fokus di daerah sangat penting dilakukan. Meskipun, sejauh ini daerah masih menghadapi kendala yang tidak ringan. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi pemerintahan masa lalu. Sebut saja misalnya setelah sekian lama sentralisasi dan state corporatism dijalankan oleh pemerintah orde baru, daerah menjadi tidak berkembang. (Mas’oed, 1989).

Dalam aspek politik, secara internal, lembaga-lembaga politik daerah dikelola secara integral dalam birokrasi pemerintah, dimana segala fungsi normatif meliputi partisipasi, pengawasan, transparasi dan pertangungjawaban tidak dijalankan. Akibatnya, merajalela KKN birokrasi dan legislatif, secara birokratisasi membabibuta mengontrol warganya.

Munculnya regulasi UU No. 22/99 mengenai otonomi daerah kemudian digantikan UU 32/2004,dapat dimanfaatkan sebagai ruang baru mewujudkan otonomi untuk mengatur pemerintahan secara baik (good governance). Secara konkrit, jarak politik antara pengambil kebijakan dengan rakyat lebih dekat, yang tercermin berupa terbukanya pengakuan hak-hak dan kewenangan daerah untuk merumuskan, menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tanpa adanya intervensi secara sepihak oleh propinsi dan kabupaten.

Dengan begitu, maka kecenderungan terjadinya distorsi dalam pembangunan oleh karena dominasi pemerintah pusat kepada daerah dapat dicegah. Sehingga, upaya-upaya strategis untuk menjalankan agenda tata pemerintah yang bersih dari KKN. akuntabel, efektif melalui skenario good governance dapat dijalankan. Namun yang terjadi sejak 10 tahun era reformasi dan kurun waktu pelaksanaan otonomi daerah selama enam tahun pada umumnya, Sejumlah persoalan masih menghantui.

Mengukur keberhasilan kebijakan idealnya diletakkan pada kerangka kontinum waktu panjang, tidak hanya sesaat. Misalnya dapat dilihat dari: pertama, di level pemerintah daerah, nampaknya birokrasi sebagai lembaga kunci penyelenggaraan pemerintahan yang bersih belum melakukan perubahan mendasar. Kendati pun reformasi memaksa terjadinya perubahan struktur (restrukturisasi) dengan penyesuaian daerah otonom, dimana disadari pemerintah tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan top executive ditangan bupati/wali kota, tetap kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan kepala daerah sebagai strongman dan berpengaruh, ternyata masih begitu melekat kuat dan hegemonik.

Kedua, politisasi birokrasi yang masih cukup kental mewarnai dinamika otonomi daerah. hal ini, erat kaitannya juga dengan kegagalan hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif, karena proses menguatnya political society. Banyak kasus, kinerja birokrasi terhambat karena “struktur anacaman” yang bersumber dari parlemen. Yang terjadi adalah, patokan birokrasi bukan pada aturan main secara demokratis tetapi, lebih mengikut selera parlemen.

Dengan kata lain birokrasi terabsorsi dalam politisasi parlemen. Disanalah muncul pola baru dari executive heavy (era orde baru) menuju legislative heavy (era reformasi). Kita tahu, watak birokrasi secara normatis bersifat pelayanan, pengaturan dan fasilitasi. Oleh karena itu, birokrasi seharusnya dilakukan dengan manajemen profesional berpangkal koridor pengaturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati.*** Suraji

Sumber: BERNAS JOGJA, Sabtu, 28 Maret 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *