Memperkokoh Infrastruktur Pengawasan Pelayanan Publik

Agenda Strategis Ombudsman di Daerah1

Oleh: Purwo Santoso2

Penyelenggaraan pelayanan publik, secara diam-diam, telah disepakati sebagai locus demokratisasi atau pengembangan democratic governance. Birokrasi pemerintah tidak bisa lagi memposisikan dirinya sebagai penguasa. Justru karena peran sentralnya dalam pengelolaan berlapis-lapis, baik dari dalam unit birokrasi itu sendiri, maupun dari luarnya3. Makalah ini ditulis untuk merespon ketegangan yang terjadi akibat inisiatif dari luar birokrasi pemerintah, dan pada saat yang sama inisiatif dari daerah, untuk mengembangkan system pengawasan pelayanan publik. Pengalaman DIY menjadi rujukan dalam menulis makalah ini.

Menuntaskan Pelembagaan Ombudsman

Kita mudah terjebak dalam cara berfikir yang simplistic, padahal, yang hendak kita bangun adalah sistem. Cara berpikir yang normative legalistic menjadikan kita membayangkan seakan berbagai amanat resmi dapat terwujud dengan sendirinya, dan perbaikan langsung dapat dilakukan pada tataran operasional.

Untuk menjamin bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan birokrasi pemerintah didedikasikan betul-betul untuk publik, kelembagaan pemerintah perlu ditata lapis demi lapis, sedemikian sehingga siapapun penyelenggaranya, tidak leluasa lagi berlaku semena-mena, teledor maupun keluar dari standar yang diberlakukan. Yang jelas, peluang para pejabat penyelenggara pelayanan publik tidak bekerja secara semena-mena ataupun tidak perform sangatlah sempit sekiranya proses dan standar pelayanan publik yang diterapkan mereka, dilambari dengan control publik yang efektif. Jelasnya, sebelum kita mempersoalkan kinerja operasional setiap pejabat penyelenggara pelayanan publik, harus dipastikan mereka ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Ibaratnya, sebelum mengukur kinerja mobil dalam menyelenggarakan kegiatan transportasi, harus dipastikan tersedia jalan, jembatan, rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, dan sejenisnya. Dengan begitu, kita tidak buru-buru memvonis setiap kegagalan pelayanan publik sebagai dosanya para pejabat penyelenggara pelayanan publik. Poin ini, lagi-lagi, perlu saya ke depankan mengingat tidak kunjung terealisasikannya masalah infrastruktural yang dapat memapankan aktualisasi demokrasi dalam praktek nyata.

Kalau kita nalar secara sederhana, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang mapan, adalah hal yang baik: kontributif bagi pengembangan sistem. Setara dengan hal itu, keterlibatan pemerintah daerah, tentulah akan memudahkan bergulirnya system yang berskala nasional. Pengamatan sementara menunjukkan hal yang sebaliknya.  Adanya Ombudsman Daerah, yang mendahului Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-undang Pelayanan Publik, justru menghasilkan ketegangan antara eksponen local dan eksponen nasional. 4Inisiatif lokal yang diambil, namun tidak dengan sendirinya terakumulasi sebagai infrastruktur yang memudahkan kegiatan-kegiatan operasional yang dirumuskan.

Sumber persoalannya: kedua undang-undang yang mengatur ombudsman tersebut membanyangkan hanya ada satu set kelembagaan. Kalaulah ada ombudsman di daerah-daerah, kelembagaannya adalah bagian dan tunduk pada ombudsman nasional. Sementara itu, atas nama otonomi daerah, daerah bermaksud untuk mempertahankan inisiatifnya: memiliki ombudsman yang otonomi dari kelembagaan yang dikehendaki undang-undang.

Peta Infra-struktural

Kontribusi civil society dalam pengembangan kelembagaan pemerintahan, apalagi yang berpotensi “merongrong” wibawa pejabat, berpotensi menghasilkan (dalam bahasa kedokteran) iritasi. Dalam konteks ini, ativisme civil society perlu diikuti dengan visi strategis, visi pengembangan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disebutkan di atas. Sangatlah disayangkan kalau aktivisme yang digalang justru terdistorsi menjadi sekedar ambisi untuk tampil sebagai jagoan yang dapat menyalah-nyalahkan pejabat publik.

Inifisiatif daerah untuk mengembangkan ombudsman di tingkat lokal, idealnya juga diletakkan dalam pengembangan tata pemerintahan yang efisien. Tidak ada salahnya kalau ekspresi otonomi (melalui pembentukan Ombudsman daerah) diletakkan dalam bingkai pengembangan pemerintahan nasional yang semakin diandalkan. Inisiatif eksponen civil society untuk mengusung Ombudsman Daerah haruslah diletakkan dalam bingkai pengembangan kelembagaan pemerintah daerah. Kita tahu bahwa, kinerja pelayanan publik haruslah diletakkan sebagai tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa secara harfial, ombudsman adalah perwakilan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diingat bahwa:

Pengembangan ombudsman bukanlah upaya untuk menundukkan atau menggembosi birokrasi pemerintah. Memang, cara berfikir lama, yang menyinpan asumsi bahwa birokrat adalah penguasa, tidak bisa dipertahankan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa ada sejumlah hal yang tidak dengan mudah ditinggalkan oleh jajaran birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Titik temunya: pengembangan ombudsman dilakuakan untuk merajut aktualisasi hak dan kewajiban yang mengoptimalkan sinergi negara (dalam hal ini birokrasi pemerintah) dan rakyat.

Pelembagaan infra-struktur pemerintah, dalam hal ini pelembagaan infra-struktur pelayanan publik, melibatkan proses sejumlah miss-match, dan proses penuntasannya bisa dilakukan ketika dibingkai oleh kepentingan yang lebih luas: mengaktualisasi demokrasi yang di satu sisi semakin nyata namun konsisten dengan bingkai kelembagaan pemerintahan yang ada. Dalam konteks ini, Ombudsman Daerah perlu mengambil inisiatif untuk memetakan sebagai bentuk dan locus dari miss-match tersebut. agar misi pengembangan dan penjamin pelayanan publik yang semakin baik bagi warga negara, negoisasi untuk mengatasi miss-match ini tidak kalah penting. Pengambangan pada tataran infra-struktural memang berlangsung di bawah permukaan (tidak terlihat di mata publik), namun kalau berhasil akan menghasilkan efek publik yang jauh lebih besar.

Agar dua pertimbangan tersebut di atas dapat ditindaklanjuti, Ombudsman daerah justru harus bertahan dengan visi politik yang mengilhami gerakannya dan tidak larut dalam birokratisasi. Sungguhpun demikian, visi publik yang diusung haruslah terkomunikasikan dengan baik dalam bahasa birokrasi.

Strategi Politik

Sebagaimana dipaparkan di atas, penuntasan tata kelembagaan yang bervisi infra-struktural haruslah dikawal dengan visi politik yang jelas. Untuk itu, ada dua hal yang perlu ditegaskan.

Pertama, sejauh yang penulis ketahui kelahiran Ombudsman Daerah di DIY digerakkan oleh semangat kewarganegaraan; karena keinginannya untuk mengaktualisasikan peranannya sebagai warga negara Republik Indonesia. Semangat kewargaan yang menjadikan legitimate-nya usul pembentukan Ombudsman daerah pada waktu itu adalah kewargaan negara Republik Indonesia, dan akses yang terjangkau pada waktu itu adalah pemerintahan di provinsi DIY. oleh karena itu, wawasan nasional yang menyelenggarakannya harus dipertahankan. Kalaulah secara administratif komisioner di Ombudsman Daerah harus tuntut pada birokrasi pemerintahan daerah, visi politiknya nasionalistiknya tidak perlu hilang karenanya.

Kedua, kita perlu keluar dari jebakan konsep kedaerahan yang picik: daerahisme. Pemaknaan otomoni daerah juga tidak semestinya terjebak dalam daerahisme. Justru otonomi daerah harus didudukkan sebegai pilar penyelenggara misi nasional. Otonomi daerah adalah aktualisasi misi nasional di tingkat lokal. Tidak ada alasan mendasar untuk buru-buru menolak diserap dalam sistem ombudsman berskala nasioanal, sepanjang bisa dipastikan bahwa sistem nasional itu tidak sekedar untuk menaklukkan daerah.

Ketiga, lokus aktualisasi kedua hal tersebut di tas adalah pengembangan fungsi pengawasan yang berporos, namun sayangnya keropos, dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang paling strategis, namun karena keterbatasan energi dan wawasan politik, tidak teraktualisasi secara optimal. Kerja sama dengan DPRD untuk menuntaskan kelembagaan Ombudsman, adalah langkah strategis yang penting untuk diperjuangkan.

1Disampaikan dalam Seminar Nasional, Peran Lembaga Ombudsman dalam mewujudkan Good governance, diselenggarakan melalui kerjasama Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Asosiasi Ombudsman Daerah Se-Indonesia, di Ruang Seminar FISIPOL UGM, pada tanggal 23 April 2012.

2Profesor Ilmu Pemerintahan, Ketua Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3Hal ini terungkap dengan jelas dalam Undang-undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4Sebagai contoh, Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk empat tahun mendahului penetapan Undang-undang yang mengatur Ombudsman Republik Indonesia, atau umurnya lima tahun lebih tua daripada Undang-undang yang mengatur pelayanan publik, termasuk di dalamnya Ombudsman. Pembentukan Ombudsman di tingkat lokal ini, sedikit banyak memang terinspirasi oleh pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, namun perlu diingat juga bahwa pembentukannya di daerah sebetulnya diusung oleh eksponen civil society. Aktivisme civil society diserap dalam kelembagaan pemerintahan. Meskipun eksponen penyelenggaranya ditetapkan oleh Gubernur, mereka adalah eksponen dari civil society setempat. Hal semacam ini juga berlangsung di daerah lain.

Download Artikel/Makalah

1 thought on “Memperkokoh Infrastruktur Pengawasan Pelayanan Publik”

Leave a Reply to Wahyumy Hiemmaningsih Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *