Memacu Sosialisasi Program JKN/BPJS

BENCANA banjir, longsor dan gelombang laut tinggi masih merajalela di negeri kita. Bencana Gunung Merapi pun makin menuntut kewaspadaan kita semua.

Di sisi lain, kita semua sedang berupaya meningkatkan kualitas penanganan kesehatan warga. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diluncurkan sejak 1 Januari 2014, sudah berjalan sebulan lebih.

Sejauh ini pahit-manis sudah berlangsung. Namun perlu diakui, banyak warga yang belum paham prosedur JKN. Ada rumah sakit yang masih menolak pasien miskin. Peralihan peserta Jaminan Kesehatan Daerah masih berasalah. Masih diperlukan paying baru insentif dokter. Belum seluruh warga terdaftar sebagai peserta. Layanan daruarat bagi ibu bersalin masih kurang. Pola pikir dan pola kerja banyak pihak belum berubah mengikuti perkembangan terbaru.

Beberapa pasien Askes mengeluh lewat rubrik Pikiran Pembaca Koran ini. Bahkan keluhan tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit juga ikut mewarnai bulan pertama pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Belum sempurnanya sistem dan kurangnya sosialisasi menjadi pemicu semua ini.

Beberapa pakar menilai, paradigma para pihak belum berubah dari pola lama. Meskipun mereka menyadari sistem layanan kesehatan yang diluncurkan sejak 1 Januari 2014 lalu benar-benar beda dengan pola lama.

Jamianan Kesehatan Nasional adalah sistem jaminan pembiayaan kesehatan yang kompleks, melibatkan banyak pihak, dan ditargetkan mencakup seluruh rakyat Indonesia. “Tak bisa dipungkiri jika di awal pelaksanaan muncul banyak keluhan dan ketidaksesuaian”, kata Sekretaris Jenderal kementerian Kesehatan Supriyantoro di Jakarta baru-baru ini.

Dalam kaitan ini, kita mengapresiasi inisiatif Ir Widiastjarjo yang telah mengajak LOD DIY memfasilitasi dan memediasi pertemuan antara Pemegang Kartu Askes ber-barcode dengan Dinas Kesehatan Sleman, RSUP Dr Sardjito, BPJS Kesehatan DIY dan BPJS Sleman. Pertemuan menghasilkan 5 rekomendasi dalam revitalisasi surat edaran dari yang berwenang dimaksudkan guna membantu sosialisasi menambah pemahaman peserta BPJS Kesehatan. Upaya jenis lainnya dari para pihak di masyarakat masih dinanti dan diharapkan guna menambah pemahaman bersama terhadap pelaksanaan proyek sebesar dan sekompleks Jaminan Kesehatan Nasional ini.

Pengakuan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro mengajak kita semua meningkatkan sosialisasi JKN dan BPJS demi kemaslahatan bersama. –c

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Jumat 7 Februari 2014, Halaman 14

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *