Mediasi Sengketa di Jalan Mas Suharto Buntu Lagi

Agus Sigit

YOGYA (KRjogja.com) – Upaya mediasi sengketa lahan di Jalan Mas Suharto untuk yang kedua kalinya, kembali belum menemukan jalan keluar. Hal ini lantaran ahli waris tidak memenuhi panggilan dewan. Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diminta mengambil kebijakan terkait persoalan tersebut.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto yang memimpin mediasi, Pemkot memiliki hak untuk menggugat pihak yang sudah memasang pagar seng yang menutupi kios milik warga. “Bahwa sebagian lahan disitu sudah dibebaskan dan menjadi hak Pemkot. Jika tidak ada ketegasan kapan penutup itu dibuka, kasihan para pemilik kios itu,” paparnya usai mediasi yang digelar di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (12/12/2013).

Mediasi kali ini diikuti oleh puluhan warga di Jalan Mas Suharto Gemblakan Bawah, unsur Pemkot, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polresta serta Kodim 0734 Yogyakarta. Terkait dengan pihak ahli waris atau kuasa hukumnya yang tidak hadir dalam mediasi, kalangan dewan berencana untuk menyampaikan undangan kembali. “Jika nanti masih tidak datang, maka harus ada ketegasan. Paling tidak, akhir tahun ini pagar itu sudah dibuka,” tandasnya.

Kepala Sub Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Suwarna mengungkapkan, pihaknya tidak bisa asal menggugat sebelum legal formalnya dipenuhi. Terutama batasan tanah di Jalan Mas Suharto yang sudah menjadi hak Pemkot. Dari total lahan seluas 1.860 meter persegi, sebanyak 316 meter persegi diantaranya merupakan hak Pemkot. Pembebasan dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 1928 kemudian dihibahkan ke Pemkot tahun 1957 untuk pelebaran jalan. “Kami baru tahu disitu ada milik Pemkot setelah ada sengketa antara warga dengan ahli waris, kemudian BPN memberi tahu kami. Nah, lokasi tepatnya ini yang perlu ditelusuri,” paparnya.

Suwarna menambahkan, hasil dialog dengan BPN, pencermatan dan pengukuran lahan yang menjadi hak Pemkot bisa saja dilakukan. Namun hal itu harus dengan persetujuan pemilik atau ahli waris. Tanpa ada persetujuan, maka hasil pengukuran tidak bisa dijadikan pegangan.

Sementara kuasa hukum warga di Jalan Mas Suharto, Triyandi Mulkan SH meminta agar warga menahan diri. Proses legal formal atas lahan yang menjadi hak Pemkot memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal itu menjadi landasan untuk menentukan langkah lebih lanjut. (R-9)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *