Mantan Sekdes Tuntut Uang Kompensasi

Wates (KR) – Sebanyak 16 mantan sekretaris desa (sekdes) atau carik yang pensiun antara tahun 2007 hingga 2012 minta kepada pemkab untuk memberikan uang kompensasi. Tuntutan pada mantan sekdes tersebut disampaikan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2007 yang menyatakan, sekdes yang tidak bisa diangkat jadi PNS akan diberikan uang kompensasi. Adapun besarannya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing.

“Di Bantul dan Gunungkidul sekdes yang purna tugas seperti kami sudah diberikan kompensasi oleh pemkab. Sementara kami sampai sekarang belum. Kami mohon bapak-bapak anggota DPRD memperjuangkan nasib kami sehingga pemkab mau memnerikan kompensasi seperti yang dilakukan Pemkab Bantul dan Gunungkidul,” kata Ketua Paguyuban Sekdes Purna Tugas (PSPT) Kulonprogo Pringgo Raharjo saat audiensi dengan Komisi I DPRD di Gedung Dewan setempat, Senin (28/10).

Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi I Drs Suharto dihadiri segenap anggota Komisi Bidang Pemerintah dan Hukum tersebut, Assek I Drs Riyadi Sunarto, Kabid Pemerintahan Desa pada BPMPD dan KB Sugimo SIP, Ketua Asosiasi Sekdes Indonesia (Asekdesi) DIY HM Ariesman Tri Suseno serta tujuh mantan sekdes.

Lebih lanjut Pringgo mengungkapkan, sekdes yang purna tugas pada 2007 hingga 2012 sebanyak 16 orang. Pada rentang waktu tersebut mereka tidak bisa diangkat jadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan usia.

Sedangkan Ariesman menyatakan prihatin dengan nasib mantan sekdes di Kulonprogo. Karena berdasarkan aturan mereka sesungguhnya berhak atas kompensasi tersebut. “Saya kasihan saat mendengar informasi mantan sekdes di Kulonprogo belum mendapatkan kompensasi. Padahal di beberapa daerah lain sudah diberikan,” ujarnya.

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *