Mantan Sekdes Tuntut Kompensasi

29 Oktober 2013

KULONPROGO – Para mantan sekretaris desa (Sekdes) yang tergabung dalam Paguyuban Sekdes Purna Tugas (PSTP) Kulonprogo mendatangi DPRD setempat, Senin (28/10). Mereka menuntut Pemkab ­memberikan uang kompensasi.

Tuntutan para mantan sekdes yang pensiun antara tahun 2007 hingga 2012 itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2007. Dalam PP itu dinyatakan bahwa Sekdes yang tidak bisa diangkat menjadi PNS akan diberikan uang kompensi. Besarannya sesuai dengan masa kerja.

Menurut Koordinator PSTP Kulonprogo, Pringggo Raharjo, Sekdes yang purna tugas pada tahun 2007-2012 ada 16 orang. Pada rentang waktu tersebut mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan usia.

‘’Di Bantul dan Gunungkidul Sekdes yang purna tugas seperti kami sudah diberikan kompensasi oleh Pemkab. Sedangkan kami belum. Kami mohon DPRD memperjuangkan nasib kami agar Pemkab bisa memberikan kompensasi,’’ harapnya saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD.

Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi I Suharto, itu dihadiri segenap anggota Komisi I, Assek I Riyadi Sunarto, Kabid Pemerintahan Desa pada BPMPD dan KB Sugimo, Ketua Asosiasi Sekdes Indonesia (Asek­desi) DIY HM Ariesman Tri Suseno, serta tujuh mantan Sekdes.

Prihatin

Ariesman mengaku prihatin dengan nasib mantan Sekdes di Kulonprogo. Pasalnya, berdasarkan aturan yang ada, mereka sebenarnya berhak atas kompensasi tersebut. Padahal di beberapa daerah lain sudah sedang­kan di Kulonprogo sendiri belum.

‘’Saya merasa kasihan saat mendengar informasi bahwa mantan Sekdes di Kulonprogo belum mendapat kompensasi,’’ tuturnya.

Menanggapi keluhan itu, Suharto berjanji akan memperjuangkan tunjangan bagi mantan Sekdes. Meski begitu, pihaknya akan berkonsultasi dulu dengan BPK RI agar penganggarannya bisa sinkron dengan aturan yang ada.

Senada dengan Suharto, anggota Komisi I Johan Arif Budiman menyatakan siap untuk memperjuangkan terealisasinya anggaran kompensasi bagi mantan Sekdes pada tahun 2014 mendatang. ‘’Kalau di kabupaten lain bisa, seharusnya di Kulonprogo juga bisa,’’ tegasnya. (H87-78, 88)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *