LOD Terima 1.300 Aduan Selama Dua Tahun

Layanan Publik di DIY Belum Memuaskan

YOGYA, TRIBUN – Pelayanan publik di DIY tampaknya masih menjadi permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat DIY. Ini terbukti dengan banyaknya aduan terkait dengan layanan  publik yang diterima Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta selama dua tahun terakhir.

Data Januari 2012 hingga September 2013, total aduan yang diterima LOD mencapai 1.300 aduan. Sekitar 900 aduan disampaikan melalui layanan SMS Gateway LOD DIY, sisanya sekitar 400 aduan dilaporkan secara reguler.

Wakil Ketua LOD DIY, Muhksin Achmad mengatakan, aduan yang diterima LOD selama dua tahun terakhir memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebab, selama dua tahun ini, pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah kebijakan baru yang ternyata implementasinya belum sempurna di wilayah. Contoh riilnya adalah kasus Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

“Kasus BLSM dan Jamkes memang paling mendominasi aduan,” ucap Mukhsin dijumpai di sela ekpose hasil penelitian LOD terhadap pelayanan publik DIY, Selasa (26/11).

Selain masalah bantuan sosial dan kesehatan, masalah pertanahan, pendidikan dan perizinan juga mendominasi aduan yang diterima LOD DIY. Mereka juga mencatatkan bahwa sejak 2005, instansi Pemerintah Kota/Kabupaten, sekolah serta badan pertanahan merupakan instansi yang mendapatkan laporan aduan terbanyak.

Kepala Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LOD DIY Eko Agus Wibisono mengatakan, keluhan terhadap pelayanan publik memang tinggi. Hal itu dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang standar pelayanan publik di masing-masing wilayah. Sementara ini, hanya Kota Yogyakarta yang memiliki Perda No. 7 Tahun 2011 tentang pelayanan publik. (esa)

Sumber: Tribun Jogja, Rabu 27 November 2013 Halaman 15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *