LOD-LOS DIY Minta Kejelasan Status

JOGJA – Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY meminta kepastian status nama mereka. Hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi anggaran operasional kedua lembaga tersebut.

Menyusul adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur agar semua lembaga yang memakai nama ombudsman selain ORI untuk mengganti namanya. Hal itu diwajibkan paling lambat dua tahun setelah UU tersebut disahkan atau pada 7 Oktober 2010.

Hingga saat ini Pemprov/Gubernur DIY belum mengganti nama kedua lembaga tersebut. “Kami mendapat informasi Gubernur DIY sedang menunggu judicial review (JR) terhadap UU itu ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Walikota Makassar, LOD dan LOS, LO Kota Makassar dan KOPEL Makassar,” kata Ketua LOD DIY, Mohammad Hasyim saat beraudiensi dengan Komisi A DPRD DIY, Rabu (13/10).

Dengan munculnya UU No 37 itu ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan Pemprov, yaitu mengganti nama LOD/LOS, atau menunggu hasil JR. Jika MK mementahkan JR maka nama LOD/LOS harus diganti.

Karena belum ada kepastian nama, mereka khawatir hal tersebut mempengaruhi anggaran. Saat mengadakan rapat dengan pihak Pemprov, Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset DIY mengingatkan penyaluran anggaran SPBD kepada LOD/LOS dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena status namanya belum jelas.

Karena ada kekhawatiran tersebut, LOS DIY terpaksa mengurangi pengeluaran anggaran terutama untuk gaji honorer, program dan operasional sembari ada kepastian status nama mereka.

“Padahal kami perlu dana untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk. Dari 153 kasus yang masuk, 30 masih harus kami selesaikan,” ujar Ketu LOS DIY, Ananta Heri Pramono.

Anggota Komisi A, Ahmad Subangi, menilai DPRD DIY perlu melakukan pertemuan dengan Pemprov DIY. DPRD perlu mendapat kejelasan bagaimana sikap eksekutif mengenai hal tersebut, serta merekomendasikan LOD/LOS untuk dapat bekerja paling tidak hingga akhir tahun atau hingga ada keputusan lain.

“Tapi selama Pergub LOD/LOS belum dicabut, saya rasa tidak akan ada masalah. Tetapi memang harus ada keputusan hitam di atas putih dengan gubernur terkait kasus nama LOD/LOS,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Wahyono. Dia menilai karena gubernur belum merubah Pergub soal pembentukan LOD/LOS, maka LOD/LOS masih tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. (rat)

Sumber: Kamis, 14 Oktober 2010 Halaman 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *