LOD-LOS Dibubarkan dengan Pergub

Oct 23, 2014

Pemprov Dinilai Bertindak Ceroboh

JOGJA – Pemprov DIJ dituding bertindak tidak cermat saat memutuskan menggabungkan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD), dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Provinsi DIJ menjadi Lembaga Ombudsman (LO) DIJ.

Sebab, keputusan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIJ dinilai tidak sejalan dengan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

Sesuai perda tersebut, keberadaan LOD dan LOS masing-masing berdiri sendiri dan tidak digabung dalam satu kelembagaan. “Bisa dibilang pembubaran LOD dan LOS dengan dilebur menjadi satu itu sebetulnya agak ceroboh. Seharusnya dua lembaga itu tetap berdiri sesuai amanat Perda Pelayanan Publik,” tuding anggota DPRD DIJ Agus Sumartono usai bertemu dengan komisioner LOD dan LOS di kantor LOS Jalan Tentara Zeni Pelajar, Jogja, kemarin (22/10).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Periode 2009-2014 itu datang bersama anggota Fraksi Partai Kebangkitan Nasional (FPKN) Aslam Ridlo, dan Wakil Ketua DPRD Arif Noor Hartanto. Gus Ton, sapaan akrabnya, menyatakan mestinya Perda Pelayanan Publik itu ikut menjadi pedoman penyusunan pergub tentang LOD dan LOS.

Ia mengatakan, di ketentuan umum pasal 1 angka 14 dinyatakan, ombudsman adalah lembaga independen yang ada di daerah yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi Ombudsman RI Perwakilan DIJ, ombudsman daerah, dan ombudsman swasta yang dibentuk pemerintah daerah.

Sedangkan dalam Bab VIII pasal 38 disebutkan ombudsman masuk dalam unsur pengawasan eksternal bersama masyarakat, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, serta badan pemusyawaratan desa. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut diatur yang dimaksud dengan pengawasan oleh ombudsman adalah pengawasan yang dilakukan ORI, LOD, dan LOS terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang disampaikan kepada DPRD pro-vinsi, kabupaten, dan DPRD kota.

“Jadi pengaturan dalam perda sangat jelas dan terang benderang. Kami nggak tahu alasannya, kenapa tiba-tiba muncul pergub yang justru menggabungkan LOD dan LOS,” ungkap wakil ketua Komisi A DPRD DIJ Periode 2009-2014 ini.

Gus Ton juga tak mengetahui alasan pemprov tidak mencantumkan perda itu masuk konsideran mengingat di Pergub No 69 Tahun 2014. Satu-satunya perda yang masuk hanya Perda No 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi DIJ. “Harusnya masalah yang strategis ini kami dari dewan dilibatkan dan diajak bicara,” tegas kader PKS ini.

Sedangkan Aslam mempersilakan komisioner LOD dan LOS mengadukan masalah tersebut ke dewan. Ia mengatakan, DPRD siap menindaklanjuti masukan dari kedua lembaga tersebut. “Nanti kalau audiensi, kami juga akan undang biro hukum dan biro organisasi biar kita semua tahu alasannya,” ucapnya.

Komisioner LOS Slamet Nursanto, mengatakan setiap kali ter-jadi perubahan terkait kelembagaan LOD dan LOS terjadi periode akhir menjelang masa jabatan berakhir. “Keputusan pemprov itu terjadi saat injury time saat kami akan mengakhiri masa tugas. Kalau kami mau protes dan keras ngomongnya kadang kurang enak, karena dikira kami punya kepentingan tertentu,” keluh Slamet.

Ketua LOD Ratna MS menga-ku heran dengan keluarnya dua produk perundang-undangan yakni Perda No 5 Tahun 2014 dan Pergub No 69 Tahun 2014. “Pertanyaannya kami, kenapa isinya bisa tidak sinkron begitu,” tuturnya.

Merespons tawaran dewan agar LOD dan LOS bertemu dengan anggota parlemen, Ketua LOS Nukman Firdausie mengaku siap menindaklanjutinya. “Siang ini (kemarin) juga kami kirimkan surat bersama LOD ke dewan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengaku kaget dengan munculnya pergub tersebut. Inung sapaan akrabnya menyatakan, saat membahas perda pelayanan publik itu tak pernah ada angan-angan membubarkan LOD dan LOS dengan meleburnya menjadi LO DIJ.

“Kami kaget juga, kok sikap eksekutif sekarang berubah. Dulu waktu membahas perda pelayanan publik sikapnya tidak seperti itu,” kata Inung.

Ia menceritakan, perda pelayanan publik merupakan inisiatif. Kala pembahasan, dirinya menjadi ketua pansus. Semula materi perda memuat ketentuan soal tata cara pembentukan LOD dan LOS.

Namun, pemprov meminta agar perda cukup mencantumkan keberadaan LOD dan LOS. “So-al tata cara pembentukan LOD dan LOS akan diatur dengan pergub. Kesepakatan kami saat itu, LOD dan LOS tetap berdiri secara terpisah,” terangnya.

Menyikapi dileburnya LOD dan LOS menjadi LO DIJ, Inung mengaku tak akan tinggal diam. Kader PAN itu berencana memanggil eksekutif. “Kami akan klarifikasi,” janjinya. Klarifikasi tersebut akan digelar di gedung DPRD DIJ, hari ini Kamis (23/10) pukul 13.00.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Sumadi SH MH menampik bila Pergub No 69 Tahun 2014 itu bertentangan dengan Perda No 5 Tahun 2014. “Itu kebijakan gubernur. Penggabungan itu demi efektifitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja lembaga ombudsman,” terang Sumadi. Sumadi juga mengatakan, perda pelayanan publik memang mengatur soal LOD dan LOS.

Namun perda itu tidak mengharuskan kedua lembaga itu harus berdiri terpisah. Dikatakan, dengan dilebur fungsi dari LOD dan LOS tetap berjalan. “Jadi nggak ada yang dilanggar,” tegasnya. (eri/laz/ong)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *