LOD DIY TERIMA 43 ADUAN PENDIDIKAN

Tahan Ijazah, Sekolah Langgar Hukum

YOGYA (KR) – Selama kurun waktu Januari 2012 hingga September 2013, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY telah menerima 43 kasus aduan terkait pendidikan. Dari jumlah tersebut, delapan kasus penahanan ijazah yang dilakukan sejumlah sekolah negeri maupun swasta.

Wakil Ketua LOD DIY Mukhsin Achmad mengemukakan hal itu dalam diskusi ‘Sistem Pembiayaan Pendidikan, Implikasi dan Solusi’ di Kantor LOD DIY, Kamis (28/11). Hadir dalam diskusi ini, Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Wuryadi MS serta Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Disikpora DIY Drs Suroyo.

Menurut Mukhsin, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, ijazah merupakan salah satu dokumen resmi negara yang dipegang atau dikuasai oleh perorangan, sehingga tidak ada hak apapun sekolah negeri atau swasta untuk menahan atau menyanderanya. “Jadi penahanan atau penyanderaan ijazah merupakan perbuatan atau melawan atau melanggar hukum,” tegas Mukhsin Achmad.

Mukhsin mengakui, sampai sekarang memang baru delapan sekolah yang dilaporkan melakukan penahanan ijazah. Namun tidak menutup kemungkinan jumlahnya bakal lebih banyak lagi, mengingat kasus penahanan ijazah telah terjadi di hampir setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Ada fenomena terkait hal ini, salah satunya masih banyak siswa atau orangtua yang belum atau tidak mampu membayar sekolah sehingga mengalami tunggakan pembayaran.

“Kondisi ini membuat sekolah juga menghadapi keterbatasan biaya penyelenggaraan pendidikan. Sehingga menahan ijazah dianggap sebagai langkah ampuh untuk menjamin biaya sekolah agar tetap terbayar,” katanya.

Menurut Wuryadi, tindakan menahan ijazah oleh sekolah tidak dapat dibenarkan. Dilihat dari segi etika pendidikan jelas tidak sesuai.

“Permasalahan lain muncul karena sekarang ini biaya yang diterima sekolah berkurang. Kondisi ini harus diperhatikan pemerintah.

Jangan sampai peserta didik yang menjadi korban. Apalagi besaran biaya yang harus ditanggung mencapai jutaan rupiah. Sehingga ada ijazah yang masih tertahan sejak 2009 lalu,” ungkapnya. (Awh)-c

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Jumat 29 November 2009 Halaman 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *