LOD DIY Harus Lebih Aktif

JOGJA – Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY selama ini dinilai belum bekerja maksimal. Ke depan, LOD harus memberikan laporan kepada Gubernur setiap dua tiga bulan sekali, sehingga pemerintah Propinsi DIY bisa melakukan langkah pembenahan dan perbaikan kinerja aparat secara lebih cepat dan lebih baik.

Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) LOD dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY), Achiel Suyanto SH MBA, mengatakan rekomendasi kepada Gubernur selama ini disampaikan LOD setiap akhir tahun. Apabila ada kekeliruan kinerja aparat, upaya pembenahannya terlambat.

“LOD periode mendatang perlu menyampaikan laporan atau rekomendasi ke Gubernur tiap dua bualan sampai tiga bulan, supaya informasi dari masyarakat bisa cepat diserap dan Gubernur bisa mengambil sikap memperbaikinya,” katanya seusai Uji Publik Calon Anggota LOD DIY Periode 2012-2015, Sabtu (10/12), di Ruang Lobi DPRD DIY.

Dalam uji publik itu, masyarakat menyoroti belum maksimalnya peran LOD melakukan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat kecil. Salah satunya kebijakan yang memberi kemudahan berdirinya pasar modern sehingga pasar tradisional terpinggirkan.

“LOD perlu mendorong pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang memihak masyarakat kecil sehingga pasar tradisional bergairah kembali. Persoalan ini sudah dicoba ditangani oleh LOD periode sebelumnya, tapi kami belum melihat signifikansi yang mengarah pada perubahan kebijakan,” kata Tulus Widodo dari kelompok pedagang pasar tradisional Jogja.

Abdul Jamil SH MH selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII berharap LOD bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga yang membantu pelayanan kepada masyarakat.

“LOD bertujuan memperbaiki kinerja aparatur agar masyarakat tidak dirugikan. Selama ini belum menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga yang mebela hak-hak rakyat,” ujarnya.

Sepuluh calon anggota LOD yang mengikuti uji publik terdiri A Heri Joko Setyo SE MM, Buyung Ridwan Tanjung SH LLM, Dwi Hadiyanto Wicaksono SS, Eko Agus Wibisono SIP, Farida Kurniawati SE, Murdoko SH MH, Mukhsin Achmad Sag MAg, Ratna Mustika Sari SIP, Siwi Dwi Lestari Dian Kustanti SPsi dan Sri Nurani SP.

Mereka menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan dari kalangan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dinas pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya.

Idham Ibty dari Komite Persaingan dan Etika Usaha Kadin DIY menilai beberapa jawaban calon masih bias atau abu-abu. Misalnya, mengenai peran LOD mengkritisi proses pelelangan belanja publik.

“Selama ini hal proses tersebut belum menjadi konsentrasi LOD secara memadai. Padahal KPK melaporkan proses pelelangan belanja publik adalah sumber potensi korupsi terbesar,” katanya (age)

Sumber: Bernas Jogja Senin, 12 desember 2011 Halaman 1 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *