LOD Bakal Panggil Wabup Bantul

LEMBAGA Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIJ berencana memanggil Wakil Bupati Bantul Sumarno. Pemanggilan itu terkait dugaan keterlibatan Sumarno dalam skandal Inspektorat Bantul saat mengumpulkan data dukungan untuk pasangan independen Kandono-Ibnu Kadarmanto.

“Kami perlukan klarifikasi dari Sumarno,” kata Wakil Ketua LOD DIJ Bagus Sarwono kemarin (8/2). Rencana pemanggilan orang terdekat Bupati Bantul Idham Samawi dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan Agus Sumartono warga Bandegan Bantul.

Agus adalah orang yang membongkar kali pertama skandal politik Inspektorat Bantul. Saat Agus memergoki praktik entry data itu pada Minggu malam (31/1), Sumarno diketahui berada di kantor Insopektorat.

Selain Sumarno, juga tampak Inspektur Bantul Subandrio dan Assekda Bantul Bedjo Utomo. Mereka berada di lokasi saat sejumlah PNS sedang sibuk memasukkan data dukungan untuk Kardono-Ibnu. Secara resmi Agus kemarin mendatangi kantor LOD di Jalan Tentara Zeni Pelajar Jetis Jogja.

Bagus mengatakan, sebelumnya memanggil Sumarno, pihaknya akan mengadakan rapat internal. Rencananya selain Sumarno, pemanggilan juga akan disampaikan kepada Subandrio dan Bedjo. “Semua yang terkait akan kami panggil,” terangnya.

Setelah mendatangi LOD, Agus lantas melaporkan kasus serupa ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ-Jateng Jalan Wolter Monginsidi Tegalrejo Jogja. Sama seperti saat ke LOD, Agus dalam laporannya menerangkan kronologi munculnya skandal politik Inspektorat Bantul itu.

Ia menilai, digunakannya kantor Inspektorat untuk tujuan politik dalam rangka pemilihan bupati (pilbup) melanggar aturan hukum. Sebagai kantor pemerintah, mestinya Inspektorat terbebas dari kepentingan politik menjelang pilbup. Apalagi penggunaan fasilitas negara itu berada di luar ketugasan Inspektorat. “Kami minta kasus itu didalami dan diusut tuntas,” pintanya.

Sesuai UU No. 37 Tahun 2008, ORI diharapkan punya kewenangan mengusut kasus tersebut. Menurut dia, skandal itu tak bisa dibiarkan berlalu begitu. “Harus ada penegakan hukum agar tak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Asisten Ombudsman Muhajirin SH MKN menyampaikan terima kasih atas laporan tersebut. Setelah mempelajari laporan itu, ORI segera mengambil tindakan.

Menurut Muhajirin, langkah lembaganya tetap berpijak pada UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI. “Kami tindak lanjuti sesuai kewenangan ORI,” ujar Muhajirin.

Di sisi lain, kemarin, menjadi hari spesial bagi Agus. Ia membereskan semua laporan pengaduan terkait skandal politik Inspektorat Bantul. Laporan dikirimkan antara lain ke Komisi III DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). (kus)

Sumber: Radar Jogja (Metropolis) Selasa 9 Februari 2010 Halaman 13 Kolom 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *