LO DIY: Black List Pengembang Bermasalah!

Belasan orang mendatangi kantor developer Majestic Land di Wisma Hartono Jalan Jendral Suridman, Yogyakarta pada Kamis (4/2/2016) pagi sekitar pukul 10.00 WIB

Rabu, 24 Februari 2016 10:57

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Lembaga Ombudsman DIY mendesak kepada pemda untuk mempertegas perijinan terhadap Majestic Land. Sekaligus melakukan penertiban terhadap usaha-usaha property terkait proses perizinannya.

“Pemda jangan diam saja, karena proyek itu jelas ada di depan mata dan telah banyak masyarakat kita telah dirugikan,” kata Wakil Ketua LO DIY, Hanum Aryani, Selasa (23/2/2016).

Dalam kasus ini, LO DIY mengundang dinas terkait di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah proyek Majestic Land.

Mengejutkan, dari klarifikasi banyak proyek, khususnya yang di Bantul tidak ditemukan data-datanya baik di BPN maupun perijinan.

“Kami sayangkan karena dianggap proyek illegal, lalu pemda dengan mudah mengatakan bukan menjadi kewenangannya karena tidak terpantau,” tandas Hanum.

Padahal, lanjutnya, penyelesaian masalah ini menjadi parameter pemda, bagaimana melindungi rakyat dari investasi yang masuk ke Yogyakarta.

Perlu edukasi bagi masyarakat terkait investor yang masuk, sehingga tidak lepas tangan begitu saja.

“Pemda jangan begitu saja memberi jalan kepada investor,tapi harus meneliti betul latar belakang usahanya, jadi rakyat tidak tertipu,” imbaunya.

Dengan mencuatnya kasus ini, terlihat ada pembiaran terkait iklan-iklan usaha properti yang ada.

Seharusnya pemerintah juga memiliki inisiatif untuk menelusuri track record dan jangan sampai rakyat menjadi obyek mengeruk keuntungan belaka.

“Kalau perlu blacklist pengembang yang bermasalah. Termasuk juga pimpinannya. Perusahaan bisa saja berganti, tapi jika blacklist nama aktornya itu lebih menjamin,” ujarnya.

LO DIY juga mendorong Polda DIY dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengembang Majestic Land, jika kasus ini berlanjut maka ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawabkan dan konsumen mendapatkan haknya kembali.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Polda. Jika memang pidana terbukti akan lebih mudah menuntut perdata karena dalam kasus ini ada kontrak yang dilanggar,” ujarnya.

Lebih jauh, kedepan untuk para penanam investor di Yogyakarta, Pemda diharapkan cermat melakukan seleksi, selain untuk menertibkan pajak dan perijinan juga melindungi masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi di Yogyakarta.

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *