Lembaga Ombudsman Simpulkan Seleksi Pamong di Bantul Memang Bermasalah

Puluhan calon pamong dan warga menggeruduk Kantor Desa Tirtomulyo, karena diduga seleksi pamong di desa tersebut tidak berjalan bersih, Rabu (7/12/2016).

Laporan Reporter Tribun Jogja, Usman Hadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Menurut kesimpulan Lembaga Ombudsman (LO) DIY, terdapat sejumlah pelanggaran perda dan undang-undang yang dilakukan tim sembilan Desa Bantul, Kades Bantul, Camat Bantul, LP3M UMY sebagai pihak ketiga, dalam seleksi pamong di Desa Bantul.

Kesimpulan yang disampaikan LO DIY ini diperoleh setelah melakukan investigasi atas kasus seleksi pamong di Desa Bantul yang diduga kuat bermasalah sejak awal.

Menurut Kepala LO DIY, Sutrisnowati, di antara pelanggaran yang dilakukan seperti tim sembilan tidak mengumumkan nilai hasil tahapan ujian seleksi pamong.

Sementara peserta yang ingin mengakses nilai harus atas persetujuan tim sembilan, Kades Bantul, atau atas persetujuan camat.

“Kebijakan ini melanggar pasal 11 ayat 2 perda nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa, dan melanggar UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” jelasnya, Senin (2/1/2017).

Selain itu, LO DIY juga menemukan kesalahan prosedur. Pasalnya dalam seleksi pamong di Desa Bantul, justru LP3M UMY selaku pihak ketiga yang menyampaikan mana calon pamong yang bisa direkomendasi, dan mana yang tidak.

Padahal LP3M UMY tidak memiliki kewenangan, sementara yang memiliki kewenangan yakni tim sembilan.

Dalam hal ini, juga terbukti jika LP3M UMY dan tim sembilan melanggar pasal 11 ayat 2 perda pamong desa.

Dalam seleksi pamong di Desa Bantul, calon pamong persyaratannya minimal harus satu tahun berdomisili di Desa Bantul.

Menurut Sutrisnowati aturan itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2016 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Tak hanya itu, seleksi pamong di Desa Bantul juga tidak memiliki tatib, itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 huruf b perda pamong desa,” ujarnya.

Kesalahan krusial lainnya yang dilakukan tim sembilan selaku panitia seleksi, yakni tim sembilan tidak menetapkan bobot tahapan ujian seleksi.

Sementara dalam praktiknya, justru pembobotan nilai diserahkan ke LP3M UMY, dengan cara hasil nilai peserta diberikan secara akumulatif.

Untuk perkara ini, tim sembilan melanggar pasal 11 ayat 3 perda pamong desa.

Sementara camat, menurut kesimpulan LO DIY juga salah, karena tidak menggunakan kewenangannya untuk ikut serta mengevaluasi tahapan penjaringan.

Sebab itu, camat terbukti melanggar pasal 13 ayat 4 perda pamong desa.

“Kami berkesimpulan jika seleksi pamong di Desa Bantul terjadi maladministrasi. Kami juga menilai LP3M UMY sebagai pihak ketiga melanggar tata kelola usaha swasta,” tegasnya. (tribunjogja.com)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *