Legislasi Daerah: Koalisi Masyarakat Minta Pengesahan Raperda Ditunda

JOGJA – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Jogja, Jumat (28/3) meminta DPRD DIY menunda pengesahan Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena dinilai keterlibatan publik dalam perumusan raperda itu masih sangat minim.

Koordinator aksi, Muhammad Joni Yulianto mengapresiasi dibentuknya rancangan tersebut. Namun, adanya isu jika perda tersebut akan disahkan membuat Koalisi menuntut agar pengesahan ditunda. Alasannya, keberadaan regulasi baru tidak hanya sebatas niat baik saja, aspek partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akomodasi suara-suara kelompok rentan adalah suatu hal yang tidak boleh dihilangkan.

“Perumusan substansi Raperda cenderung tertutup dan tiba-tiba disahkan. Malahan, ada kabar raperda itu akan disahkan sebelum pemilihan umum legislatif,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (28/3).

Dengan tegas, sejumlah elemen masyarakat menolak pengesahan reperda itu dan berharap ada penundaan. Harapan lainnya, mereka ikut dilibatkan dalam merancang peraturan publik tersebut.

“Kami sadar banyak anggota dewan yang sibuk dengan urusan pemilu. Tapi, kalau sampai aspirasi kami tidak diterima maka mereka sudah tidak memikirkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain minta pengesahan raperda ditunda, aliansi masyarakat ini juga mengajukan beberapa tuntutan yakni mendesak pemerintah membuka kembali susunan raperda serta mengikutkan elemen masyarakat dalam penyusunannya. “Hal paling penting adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang aksesibel dan tidak diskriminatif terhadap kelompok disabilitas,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Joni, Pemerintah DIY sebenarnya cukup responsif terhadap pemenuhan hak-hak difabel. Salah satu buktinya dengan disahkannya Perda No 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Sayangnya, realitanya berbeda karena sejak disahkan dua tahun lalu, pelaksanaanya belum terlihat. Apalagi, raperda penyelenggaraan pelayanan publik ini Perda untuk penyandang disabilitas belum menjadi acuan dalam penyusunan,” keluhnya.

Setelah melakukan orasi, akhirnya koalisi sipil masyarakat Jogja itu ditemui Ketua Pansus raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik Arief Noor Hartanto. Arief mengatakan, rencana pengesahan raperda itu sebenarnya masih jauh karena sampai saat ini belum mandat untuk mengesahkan raperda tersebut. “Belum ada, sampai detik ini proses masih berlanjut. Malahan di awal April nanti pansus akan melanjutkan proses pembahasan,” katanya.

Ditegaskannya, proses pembahasan reperda tetap memperhatikan aspirasi dari elemen ¬†masyarakat. Malahan, dia mempersilakan seluruh masyarakat untuk mengawal tiap tahapan dalam penyusunan raperda. “Kami persilahkan mereka hadir dalam pembahasan, karena kami akan terbuka,” tegasnya.

Dia menambahkan, aspirasi dari berbagai elemen akan menjadi bahan catatan dalam pembahasan. Baginya, semua harus mendapatkan perlakuan sama sehingga adanya regulasi tersebut bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat. David Kurniawan

Sumber: Harian Jogja, Sabtu 29 Maret 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *