Layanan Publik Masih Timpang

JOGJA – Pelayanan publik yang diterapkan masing-masing kota/kabupaten dan Pemerintahan DIY masih timpang. Tidak ada standar baku untuk mengukur tingkat standar pelayanan minimal.

“Baru Kota Jogja yang memiliki Perda (peraturan daerah) Pelayanan Publik. Provinsi dan empat kabupaten lainnya belum ada Perda,” ungkap Agus Wibisono, Kepala Pokja Penelitian dan Pengembangan Lembaga Ombudsman Daerah DIY di Kantor LOD DIY, Selasa (26/11).

“Melalui Perda itu (Perda Kota Jogja No.7/2011), instansi-instansi di Pemkot sudah mulai menyusun standar pelayanan minimal,” ujarnya.

Agus menguraikan kondisi umum pelayanan publik di DIY adalah transparansi masih rendah, birokrasi kurang responsif terhadap keluhan, tidak ada kepastian dari aspek biaya, waktu dan informasi layanan. Sumber daya manusia yang ada juga tidak mumpuni di bidangnya. (Andreas Tri Pamungkas)

Sumber: Harian Jogja, Rabu 27 November 2013 Halaman 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *