Kotamadya di DIY Juarai Penyelewengan BLSM

oleh soe minto | Selasa, 30 Juli 2013.

SIAGA – YOGYA Penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir bulan Juli ini, mencapai angka ratusan kasus. Bahkan Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah aduan cukup banyak, yakni 97 aduan penyimpangan.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Ratna Mustika Sari, terkait  penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Menurutnya, data terakhir yang diterima LOD DIY tercatat ada 350 aduan BLSM yang disampaikan warga melalui layanan SMS Gateway khusus BLSM di nomor 08112741000.

Dari total aduan tersebut, 97 aduan berasal dari Kota Yogyakarta, 70 aduan dari Sleman, 68 aduan dari Bantul, 47 aduan dari Kulonprogo, 39 dari Gunungkidul, sedangkan sisanya sebanyak 29 aduan berasal dari luar DIY. “Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di lima kabupaten/kota untuk membuat rekomendasi ke pusat,” ucap Ratna.

Sama halnya dengan aduan yang diterima selama dua pekan terakhir, LOD kembali mendapatkan masukan terkait alokasi BLSM yang kurang tepat sasaran, serta adanya perbedaan identitas antara Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan KTP dan lain sebagainya. Beberapa diantaranya sudah diklarifikasi oleh LOD ke masing-masing wilayahnya.

Bertolak belakang dengan jumlah aduan yang diterima LOD DIY, Koordinator TKPK Kota Yogyakarta, Edy Muhammad beranggapan aduan BLSM di lingkup Kota Yogyakarta justru paling minim. Sebab, sejauh ini aduan-aduan yang disampaikan melalui lurah ataupun RT/RW terhitung minim.

“Banyak kasus BLSM yang mencuat berasal dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. Sedangkan di Kota Yogyakarta nampaknya sedikit. Hanya satu dua, tapi kami memang belum mendata seluruhnya,” ucap Edy.

Berbeda dengan pandangan warga Jogoyudan Kotabaru, yang beranggapan ada banyak kejanggalan terkait dengan penyaluran BLSM. Menurut warga bantaran Kali Code yang enggan disebut identitasnya, peyimpangan itu diperparah oleh amburadulnya sistem administrasi dan pendataan di tanah air, ada banyak kesalahan data yang membuat rancu.

Misalnya saja, orang yang seharusnya dikategorikan mampu secara ekonomi malah mendapatkan dana BLSM. Sementara itu, warga yang tidak mampu malah tidak terdaftar. Jadi wajar dong kalau ada kekisruhan di beberapa wilayah.

“Makanya, banyak Banyak warga miskin yang merasa dirugikan dengan kesalahan sistem tersebut. Sebagian besar dari mereka memprotes langsung ke dukuh-dukuh setempat. Chol

Sumber

2 thoughts on “Kotamadya di DIY Juarai Penyelewengan BLSM”

Leave a Reply to Rani S Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *