Konsultasi Publik Penambangan Pasir Besi Berujung Bentrok

Puluhan Warga Luka-Luka

KULONPROGO – Konsultasi publik tentang proyek penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI), Kemarin (20/10), diwarnai bentrok antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Meski tak sempat menelan korban jiwa, puluhan warga dilaporkan mengalami luka-luka dan harus dirawat di RSUD Wates.

Kejadian itu bermula ketika ribuan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) memaksakan diri bisa masuk ke lokasi konsultasi publik di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo. Konsultasi publik ini digelar oleh JMI sebagai bagian dari tahap penyusunan kerangka acuan amdal.

Konsultasi publik ini dihadiri berbagai unsur. Mulai dari masyarakat yang terkena dampak langsung penambangan, pemerintah kabupaten pemerintahan desa hingga pemerhati lingkungan.

Masyarakat pesisir yang diundang menghadiri acara ini tak lebih 25 orang. Tapi saat akan masuk dengan menunjukan undangan yang mereka terima, ternyata ada yang ditolak masuk. Alasannya, nama mereka tak terdaftar dalam buku tamu meski mereka memegang undangan.

Selain warga dari pesisir, Sukartomo, Kabag Pemdes Garongan, Panjatan juga tak diizinkan masuk dengan alasan sama. Sukartomo pun kecewa karena dia hanya menerima undangan dari pemkab. Tapi setelah sampai tak bisa masuk.

“Padahal saya juga ingin tau apa yang disampaikan dalam konsultasi publik ini, karena saya bisa memberikan informasi kepada warga di desa saya,” ujar Sukartomo yang tetap bertahan di luar gedung untuk mendengarkan paparan dari pemrakrasa.

Semestinya Jasa Warga Jadi Pertimbangan

Sempat terjadi adu mulut antara warga yang tidak boleh masuk dengan kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulonprogo Djunianto Marsudi Utomo. Adu mulut berlangsung cukup lama, dan akhirnya disepakati mereka  yang bisa masuk hanyalah yang terdaftar.

Massa yang merupakan para petani lahan pasir juga meminta pemkab dan pemrakarsa menemui mereka. Tapi, tidak ada tanggapan sama sekali. Pemrakarsa tetap melakukan konsultasi publik di dalam Gedung kaca.

Tak ayal, itu membuat warga yang ada di luar makin terpancing. Massa pun memaksa masuk ke lingkungan Pemkab, hingga akhirnya bentrokan dengan polisi yang menghalang tak bisa dihindari.

Beberapa warga yang tak puas, melempari aparat dengan batu. Tindakan tersebut dibalas aparat dengan memukulkan pentungan ke warga. Ketika situasi bertambah panas, polisi pun melepaskan tembakan gas air mata. Suara dentuman gas air mata disertai asap berhasil menghalau massa. Mereka pun merangsek mundur dan pulang.

Namun setidaknya 20 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan itu. Lima orang lainnya di larikan kerumah sakit.” Tiga orang warga dari Bugel dan dua orang lainya dari Karangsewu,” ujar Devisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Jogja Samsudin Nurseha mewakili warga PPLP.

Menurut Samsudin, tindakan aparat terhadap warga terlalu berlebihan. Sebab mestinya aparat kepolisian mengamankan jalannya aksi warga yang sudah meminta izin sebelumnya. Tetapi mereka malah berbuat semena-mena. Samsudin menegaskan akan melaporkan dan melayangkan surat komplain atas tindakan aparat yang menurutnya di luar batas ke Polda DIJ dan Komnas HAM.

Kapolres Kulonprogo AKBP Darmanto mengatakan, langkah penanganan yang dilakukan petugas sudah sesuai prosedur. Apalagi situasi yang terjadi sudah tak kondusif. Posisi petugas juga merasa terancam dan bentrokan memang tak bisa terhindarkan.

Meski begitu Darmanto, Polres Kulonprogo berjanji menanggung semua biaya perawatan warga yang luka-luka maupun warga yang masuk rumah sakit.” Kami akan tanggung biaya pengobatan, sedangkan warga yang langsung pulang kerumah masing-masing akan dikawal oleh petugas,” terangnya.

Sementara itu konsultasi publik kemarin diisi dengan pemaparan oleh Presiden Direktur (Presdir) PT JMI Philip Welten. Philip mengatakan, proyek penambangan pasir besi ini berada pada tahapan studi kelayakan. Tujuan utamanya untuk melaksanakan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan melakukan kajian mendalam.

“Hasil studi kelayakan ini akan menentukan apakah rencana kegiatan akan dilanjutkan atau tidak,” jelasnya. Philip menambahkan, manfaat proyek penambangan pasir besi ini untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku baja di Indonesia dan mengembangkan potensi sumber daya pasir besi serta mampu memacu pembangunan regional.

Wakil Bupati Kulonprogo Mulyono menambahkan, tahapan yang dilakukan ini masih merupakan kajian. Karena itu dia meminta masyarakat mengamati dan tidak asal berpendapat. Apalagi ada prinsipnya, penambangan pasir besi ini tak akan menggusur pemukiman dan tidak mengambil lahan garapan warga.” Tahapan ini masih dalam lingkup kajian, harus dilihat, dan diamati dulu,”ingatnya.

Ketua PPLP Supriyadi beranggapan, acara yang digelar di Gedung Kaca ini bukanlah konsultasi publik. Sebab, yang diundang dalam acara ini bukan masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek itu. Dari unsur kelembagaan PPLP, hanya ketua yang diundang. Sedangkan dari kalangan warga secara personal hanya sekitar 25 orang.” Sedikit sekali warga yang diundang kesini, gelagatnya acara ini hanya sebagai forum legitimasi saja,” kritiknya.

Supriyadi menjelaskan, selama ini, warga sudah sangat berjasa menjadikan lahan kering di pesisir selatan Kulonprogo menjadi lahan produktif dengan penanaman cabai merah. Bahkan berbagai penghargaan sudah pernah diterima petani lahan pantai.

Di antaranya di tahun 1984, mendapat penghargaan dari Meneg Kependudukan Lingkungan Hidup sebagai penyelamat lingkungan hidup. Kemudian penghargaan dari Departemen Penghijauan atas jasa petani dalam penghijauan swadaya. Terakhir, salah satu anggota PPLP, Sukarman mendapat penghargaan dari UGM sebagai petani berprestasi.

“Semestinya jasa warga menjadi salah satu pertimbangan. Apalagi dengan pertanian lahan pasir ini, sudah tak ada lagi pengangguran usia produktif di wilayah pesisir,” terangnya.

Pada acara konsultasi publik itu juga dibacakan penolakan penambangan pasir besi yang disusun oleh PPLP,LBH Jogja, dan Walhi Jogja, pembacaan dilakukan Sutarman, sebagai salah satu wakil PPLP. Berbagai alasan penolakan penambangan pasir besi diantarnya karena memiliki daya rusak terhadap sistem sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kami dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penambangan pasir besi karena besarnya daya rusak yang akan mengancam keselamatan hidup warga pesisir Kulonprogo. Dan mendesak pemerintah pusat serta Pemkab Kulonprogo untuk segera membatalkan rencana penambangan biji besi di kawasan pesisir pantai Kulonprogo,” kata Sutarman di hadapan pemrakarsa dan jajaran Pemkab Kulonprogo. (ila)

Sumber: Radar Jogja (Metropolis), Rabu, 21 Oktober 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *