Klinik Aduan LOD Sepi

WATES – Mungkin warga Kulonprogo termasuk masyarakat yang kurang suka melakukan protes atau mengadu. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY selama lima hari membuka klinik aduan, ternyata sepi dari orang yang datang melakukan pengaduan. Klinik pengaduan LOD numpak di Kantor Panwaslu Kabupaten Kulonprogo, timur Terminal Bus Wates.

Selama lima hari membuka klinik aduan di Wates, sebagai upaya jemput bola, ternyata kurang begitu membuahkan hasil. Hingga menjelang berakhirnya klinik ini sama sekali belum ada aduan yang masuk.

Anang Zubaidy, Asisten Bidang Penanganan Laporan LOD DIY mengatakan klinik ombudsman yang dibuka sejak (30/11) hingga Jumat (4/12) hari ini belum ada satu pun aduan dari masyarakat.

Padahal menurutnya sudah dilakukan sosialisasi keberadaan klinik pengaduan jauh-jauh hari. Namun masyarakat Kulonprogo tampaknya cuek terhadap dibukanya klinik ini.

“Dua minggu sebelum kita buka klinik kita sudah pasang spanduk di sejumlah titik dan sosialisasi melalui radio. Tapi hingga saat ini memang belum ada aduan yang kami terima,” ujar Anang.

Dijelaskan anang dibukanya klinik ombudsman ini untuk menjangkau masyarakat yang secara geografis jauh dari lokasi LOD DIY berada. Di samping alasan geografi, berdasarkan pengalaman dari tahun pertama hingga keempat sedikit sekali aduan yang berasal dari Kulonprogo.

Dituturkan untuk periode 19 September 2008 sampai 18 September 2009 hanya ada lima aduan yang berasal dari Kulonprogo. Kelima aduan itu berkaitan dengan masalah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan rekrutmen manajer sosial kecamatan (Maskot) pada program keluarga harapan (PKII).

“Sebenarnya berangkat dari minimnya aduan dari masyarakat Kulonprogo maka kita buka klinik disini selama lima hari,” terangnya. Ia menambahkan, selain Kulonprogo sasaran lainnya adalah Gunungkidul.

Berdasarkan analisa Anang, kemungkinan warga Kulonprogo masih enggan melaporkan aduannya ke LOD karena keterbatasan informasi yang didapat sehingga mempengaruhi kesadaran untuk menyampaikan klaim. Hal ini terjadi karena masih sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan advokasi mengenai pelayanan publik.

Dijelaskannya, LOD bekerja menerima aduan masyarakat yang dirugikan oleh petugas pelayanan publik seperti di kantor pemerintahan, rumah sakit maupun tempat lain yang melakukan tindakan administrasi publik.

“Kami dalam menangani laporan tidak memilih besar kecilnya masalah tetapi substansinya. Jika warga mengalami mal-administrasi baik di kantor pelayanan publik daerah atau swasta bisa langsung melaporkan ke sini. Cukup membawa identitas dan dokumen pendukung lainnya, imbuhnya.

Berbeda dengan LOD. Direktur LSM Ideal, Rinto Andriono mengungkapkan warga Kulonprogo sebenarnya cukup aktif untuk berpartisipasi. Hanya saja butuh kemudahan akses.

Dari pengalamannya, selama Ideal melakukan pendampingan ke masyarakat, warga Kulonprogo relatif mudah untuk diajak bertindak dan berpikir kritis.

“Bukannya kesadarannya yang rendah, namun karena akses informasinya terhambat sehingga masyarakat terkesan tak perhatian terhadap pelayanan publik,” kata Rinto. (wid)

Sumber: BERNAS JOGJA, Jumat, 4 Desember 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *