Kinerja BPN Masih Mengecewakan

KPK Minta Joyo Winoto Beberkan Action Plan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya geregetan juga melihat kinerja Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang tetap mengecewakan. Kemarin lembaga antikorupsi itu mengundang pimpinan BPN untuk menjelaskan pelayanan sektor agraria yang belum menunjukan perbaikan signifikan.

Hasil pengawasan di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, komisi menemukan banyak praktik menyimpang. Diantaranya, banyaknya pungutan liar, kontak langsung antara petugas dengan pemohon layanan, serta jam pelayanan yang standar. KPK juga pernah menyidak kantor BPN di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

“Pemantauan kami pada 2006-2008, belum ada perubahan signifikan. Masih banyak calo berkeliaran dan bebas keluar masuk back office,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di kantornya kemarin. Bahkan, pada 2007, KPK meringkus kepala BPN Surabaya yang tertangkap tangan meminta sejumlah uang kepada pemohon sertifikat.

Selain hasil pemantauan, kata Jasin, KPK melakukan survei integritas terhadap empat layanan di lembaga tersebut. Yakni, bidang sertifikasi, hak tanggungan, pengukuran, dan balik nama tanah.” Namun,skor yang kami dapat masih kurang menggembirakan,” tegasnya.

Karena itu, dalam pertemuan kemarin, KPK meminta agar Kepala BPN Joyo Winoto melakukan langkah nyata memperbaiki kinerja internal.” Kami minta BPN segera melakukan dan melaporkannya kepada KPK,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Jasin, beberapa perubahan yang dirintis sejak dua tahun lalu perlu diapresiasi. Di antaranya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat BPN bagi mereka eselon I hingga eselon V.

Joyo Winoto mengungkapkan, pertemuan dengan pimpinan KPK merupakan respon atas survei integrasi yang telah dilakukan lembaga antikorupsi itu. Berdasarkan Perpres No 10/2006, BPN telah melakukan upaya sistemastis untuk pembenahan organisasi sampai penempatan jabatan.” Sejak 2006, kami telah menata pegawai serta membenahi pejabat,” ucapnya. Diharapkan, semua pejabat di semua eselon tertata baik.

Demikian pula dengan staf khusus pelayanan di front office.” Kalau dulu langsung di tempatkan, sekarang harus bekerja di pusat dulu selama setahun, baru disebar ke daerah,” ujarnya. Dengan begitu, petugas bisa menjelaskan pelayanan yang diberikan dengan baik.

BPN, kata Joyo, saat ini juga sedang mengembangkan sistem larasita. Sistem itu juga disebut mobile office. Yakni, petugas mendekati pemohonan sertifikat tanah. Itu akan memutus rantai percalonan yang kini marak.

“Kami juga menjalankan sistem ad hoc. Kalau di daerah tiba-tiba ada persoalan, kami turun langsung,” tegasnya. Misalnya, di Surabaya, BPN memecah kantor di dua tempat, yakni di kawasan Citra Raya dan Jalan Tunjungan. (jpnn)

Sumber: RADAR JOGJA, Selasa, 1 September 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *