KID Jangan Ulangi Tragedi LOS

JOGJA – Jalannya uji publik terhadap calon anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi DIJ di Aula Informasi Jalan Katamso kemarin (3/8) tak hanya diwarnai kritik dan klarifikasi rekam jejak para kandidat. Dalam acara yang dipandu anggota panitia Ad Hoc Darmanto itu juga diwarnai harapan agar kiprah KID tak kesandung masalah seperti yang dialami Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIJ.

“KID jangan sampai seperti LOS. Kasusnya sampai sekarang berlarut-larut,” ujar salah satu warga saat menyampaikan harapan menjelang acara uji publik bubar di Aula Informasi Jalan Katamso kemarin (3/8).

Uji publik dilakukan dalam dua sesi. Setiap sesi ada 10 calon yang paparan sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat. Beragam pertanyaan mengemuka.

Diantaranya soal kiat anggota KID menyikapi belum ditetapkannya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) oleh pemerintah daerah maupun badan publik DIJ sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga adanya dokumen anggaran yang kerap dirahasiakan oleh pejabat publik.

“Bagaimana cara KID menghadapi perilaku semacam itu,” ucap Koordinator Divisi Advokasi Rumpun Tjuy Njak Dien (RTND) Buyung Ridwan Tanjung.

Wakil Ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ Bagus Sarwono mempertanyakan eksistensi kelembagaan KID kedepan. Ia minta klarifikasi terkait kemungkinan munculnya tumpang tindih dengan tugas-tugas KID.

Mantan Ketua Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIJ Budi Wahyuni mempertanyakan independensi calon yang berlatar belakang dosen. Berdasarkan pengalaman Budi, beberapa komisoner atau lembaga publik non pemerintah sering punya masalah. “Mereka kadang lebih ngaboti kuliahe,” ujar BW, sapaan akrabnya.

Ia berharap kejadian itu tak dialami KID ke depan. BW yang menjabat ketua Panitia Ad Hoc Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) itu sempat keseleo lidah. BW keliru menyebut KID menjadi KPID. Namun, ia segera meluruskan kekeliruan itu.

BW juga mempertanyakan salah satu calon yang mengklaim telah merintis karir sebagai aktivis perempuan selama 25 tahun. “Masa 25 tahun itu hitungannya dari mana,” gugatnya semangat.

Menanggapi berbagai macam pertanyaan itu, salah satu kandidat Sumono Wibowo mengakui untuk pelaksanaan tugas KID memerlukan waktu tertentu. Selain itu, juga dibutuhkan sosialisasi yang intensif agar kewenangan KID dimengerti dan dipahami oleh para pejabat penyelenggara negara. Untuk sosialisasi itu, Sudi Subakah, calon lainnya, berpendapat KID harus menggalang kerja sama dengan media.

Kandidat komisioner KID Siti Roswati mengatakan agar pelaksanaan tugas KID tak mengundang masalah harus dilakukan identifikasi berikut dampak yang ditimbulkan ke publik. Roswati juga menilai tak ada informasi publik yang dinyatakan sebagai rahasia secara permanen.

“Kami akan menjalankan tugas dengan baik sesuai kewenangan yang diamanatkan undang-undang,” tegasnya.

Menjelang acara selesai, Sekretaris Komisi A DPRD DIJ Arif Noor Hartanto tampak datang. Inung sapaan akrabnya, mengapresiasi langkah Panitia Ad Hoc menggelar uji publik tersebut. Ia berharap hasil uji publik tersebut dapat segera diketahui.

Dari uji publik itu akan dipilih 10 orang calon yang selanjutnya dikirim ke DPRD DIJ. Parlemen akan menentukan 5 calon terpilih anggta KID untuk periode 2010-2014. (kus)

Sumber: Radar Jogja, Rabu 4 Agustus 2010 Halaman 13

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *