Kepesertaan Jamkesmas 2013 di DIY

Oleh: Eko Agus Wibisono, S.IP[1] 

Setidaknya terdapat 101 Laporan Pengaduan Program Jamkesmas yang diterima Lembaga Ombudsman Daerah DIY selama bulan Januari hingga Maret lalu. Pengaduan didominasi keluhan terhadap perubahan kebijakan kepesertaan program Jamkesmas pada skala nasional yang berimbas di daerah. Permenkes No.40 tahun 2012 telah mengisyaratkan adanya perubahan program Jamkesmas tahun 2013 pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian.

Proses pengusulan kepesertaan yang semula bottom up dari setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dinyatakan berakhir sejak Juli 2011 karena telah dianulir melalui Surat Menkes TU/Menkes/1395/VII/2011.

Kebijakan Wakil Presiden mengembangkan sistem unifikasi data untuk seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemendagri juga turut mendasari perubahan kebijakan penentuan calon peserta Jamkesmas 2013. Input dari BPS yang berisikan daftar nama dan alamat dari 40% penduduk berstatus ekonomi paling rendah di Indonesia kemudian diolah oleh TNP2K menjadi Database Terpadu Nasional bagi seluruh program pengentasan kemiskinan, termasuk program Jamkesmas.

Kebijakan pemberian kartu baru pada program Jamkesmas 2013 kembali memunculkan persoalan di daerah. Sebagai pendistribusi kartu Jamkesmas baru yang dicetak secara nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya menemui kendala pada akurasi database sistem kartu baru, fakta riil kartu tercetak yang tidak sesuai database, dan fakta riil kartu yang banyak kembali dalam pendistribusian.

Jumlah kartu kembali sebanyak 24.181 lembar se-DIY menyebabkan kuota Jamkesmas yang diperoleh Kabupaten/Kota menjadi tidak maksimal. Hal ini terjadi karena tidak terverifikasinya data calon peserta yang meninggal, pindah, alih status (tidak lagi miskin), bukan warga setempat, tidak dikenal, alamat tidak ketemu, atau tercatat ganda. Selisih kuota tersebut terancam hangus sebab tidak dapat segera tergantikan oleh by name dan by address calon peserta Jamkesmas yang lain yang sekiranya lebih membutuhkan. Padahal sesuai Permenkes No.40/2012 dan SE Menkes No.60/2013, apabila masih ada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas 2013 maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Daerah setempat melalui Program Jamkesda. Hal ini jelas akan memperberat beban APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai Jamkesda.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY, kuota kepesertaan Jamkesmas 2013 di DIY adalah 1.313.263 jiwa atau bertambah 371.134 peserta baru dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 942.192 jiwa. Bahkan pada tanggal 14 Februari 2013 lalu, DIY mendapatkan tambahan kuota sebesar 258.890 peserta baru. Tambahan kuota baru tersebut adalah Kab. Sleman 45.425; Kab. Bantul 74.578; Kab. Gunung Kidul 72.261; Kab.Kulon Progo 38.134, dan Kota Yogyakarta 28.292 jiwa. Sehingga total kuota peserta Jamkesmas 2013 di seluruh DIY adalah 1.572.153 jiwa. Kuota kepesertaan Jamkesmas 2013 berkisar 44% dari total penduduk DIY. Padahal angka kemiskinan yang resmi dilansir oleh BPS DIY bulan September akhir tahun 2012 lalu adalah 16% atau sekitar 900 ribu jiwa. Logikanya, tidak ada warga miskin yang tidak ter-cover oleh program Jamkesmas. Namun dalam kenyataannya masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Jamkesmas 2013. Hasil tindak lanjut pengaduan warga oleh LOD melalui proses klarifikasi dan FGD mengenai kepesertaan Jamkesmas menunjukkan indikasi adanya persoalan dalam penentuan kepesertaan dan persoalan distribusi kartu Jamkesmas dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, LOD DIY pada tanggal 13 Februari 2013 telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2013. Pada kesempatan FGD tersebut hadir 20 perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY, Bappeda Kabupaten/Kota se-DIY, dan dari Badan Pusat Statistik pada lingkup provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Dalam kesempatan FGD tersebut diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program Jamkesmas 2013 melalui serangkaian up date data lapangan, kendala, serta alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam memperbaiki pelaksanaan program Jamkesmas, hingga terumuskan dalam sebuah policy brief yang disusun oleh LOD DIY. Proses deseminasi draft Ombudsman brief  tersebut telah dilakukan tanggal 28 Februari 2013 lalu dengan mengundang para peserta FGD sebelumnya, ditambah beberapa elemen masyarakat seperti Suara Komunitas, PKBI, SAPDA, Samsara, IDEA, CRI, SIAR, Klub Peduli Ginjal Jogja, PW Aisyiah, Lakpesdam NU, ICM, VESTA, Fakultas Kedokteran UGM, INSPIRASI, dan media lokal DIY. Ombudsman Brief mengenai Jamkesmas 2013 telah disampaikan melalui audiensi LOD DIY kepada TNP2K dan Kementerian Kesehatan pada tanggal 26 Maret 2013 dengan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan Jamkesmas khususnya pada aspek kepesertaan.

LOD telah merekomendasikan perlu adanya validasi dan cross check data kepesertaan Jamkesmas 2013 yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu perlu adanya evaluasi kebijakan terhadap mekanisme penentuan database calon kepesertaan Jamkesmas 2013 yang dilakukan secara kerjasama lintas instansi pemerintah pusat antara lain BPS, TNP2K, Kementerian Kesehatan RI dengan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran.Kementerian Kesehatan juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencetakan dan distribusi kartu Jamkesmas 2013 oleh Balai Pustaka yang terbukti tidak sinkron. Khusus merespon banyaknya kartu yang kembali, maka Kementerian Kesehatan perlu segera mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme serta tata cara pergantian kepesertaan Jamkesmas 2013. Sedangkan dalam masa transisi pergantian kartu baru, maka Kementerian Kesehatan perlu memastikan ada atau tidaknya mekanisme reimburs terhadap komponen pembiayaan yang tertanggung oleh peserta yang masuk dalam database tetapi belum mendapatkan kartu Jamkesmas yang baru.

Dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan akan segera merespon masukan dari DIY tersebut dengan mempersiapkan draft Surat Edaran Kementerian Kesehatan untuk mengatur  mekanisme dan tata cara pergantian kepesertaan Jamkesmas 2013 berdasarkan usulan dari daerah. Harapannya Surat Edaran tersebut bisa segera terbit awal bulan April ini untuk memastikan mekanisme pergantian kepesertaan bagi kartu yang kembali sekaligus memperjelas kondisi masa transisi pergantian kartu.

[1] Kapokja Bidang Penelitian dan Pengembangan LOD DIY Periode 2012-2015

Download Artikel

1 thought on “Kepesertaan Jamkesmas 2013 di DIY”

  1. apakah jamkesmas masih berlaku atau sudah tdak lagi dan di ganti dengan bpjs
    ..?
    kenapa ya katanya bantuan jaminan kesehatan geratis akan tetapi sama artinya bayar..
    kan kita nyetor perbulan kenapa biasa begitu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *