Kasus Sengketa Tanah di Jl Mas Suharto Belum Usai

Chang Masih Menunggu Respons BPN

Kasus sengketa tanah di Jl Mas Suharto Yogyakarta, antar pemilik sertifikat dan para pedagang piala yang menempatinya, belum juga kelar. Padahal, adanya pembebasan tanah seluas 3016 meter persegi itu tak terbantahkan.

HAL tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto, Minggu (24/3). Menurutnya, fakta tersebut muncul dalam rapat koordinasi beberapa pihak terkait di Komisi A, akhir pekan kemarin.

Chang menegaskan, Pemkot Yogyakarta telah membeli tanah itu sesuai verponding pembebasan dengan nomor 89 tahun 1957. Pihak BPN, menurutnya, juga memiliki dokumen pembebasannya. Sebab itu, saat ini permasalahan akan selesai jika BPN segera merevisi sertifikat yang dipegang ahli waris tanah di lokasi tersebut.

“Kami sudah minta BPN segera revisi sertifikat. Tapi sampai saat ini belum ada respons, katanya menunggu konfirmasi pemilik. Ini justru saya pertanyakan,” kata Chang.

Catatan Tribun, masalah sengketa tanah di Jl Mas Suharto, Gemblakan Bawah, Danurejan, Yogyakarta, muncul antara penghuninya, yaitu para pedagang di kios-kios penjual piala, dan pemegang sertifikat, salah satunya atas nama Thomas Ken Darmastono. Kuasa Hukum ahli waris, Jiwa Nugroho melaporkan Sembilan penghuni kios, yaitu Sugiyanto, Hari Purnomo, Budiono, Supardi, Agung Cahyono, Dahlan, Bibit Supardi, Isnawan, dan Mintarti, ke polisi. Mereka pun telah menjadi tersangka penyerobotan tanah.

Disisi lain, para PKL mengaku tinggal sejak 1968. Dasarnya adalah tanah itu milik negara, karena telah dibabaskan dengan verponding pembebasan bernomor 89 tahun 1957. Namun, ahli waris  tanah tetap minta para pedagang meninggalkan lokasi itu. Padahal, menurut pedagang, tidak semua tanah itu riil bersertifikat. Adapun ahli waris, yaitu Thomas Ken Darmastono cs, mengklaim semua tanah miliknya berdasarkan sertifikat.

Chang menegaskan, sebagian atau seluas 316 meter persegi telah dibebaskan. Sebab itu isi sertifikat perlu direvisi. “Kami akan berkoordinasi lagi pekan depan dengan Pemkot, BPN, kepolisian, dan hadirkan jaksa serta ahli hukum,” jelasnya.

Pertemuan tersebut rencananya untuk mencapai kejelasan siapa yang berwenang. Dengan demikian, BPN harus segera merevisi sertifikat tanah pemilik. Sebab, ahli waris mengkail semua tanah itu miliknya. Padahal, tanah seluas 316 meter persegi atau tanah yang kini ditempati PKL sudah dibebaskan. “Kalau Pemkot pernah membebaskan jelas dibagian tepi jalan, yang ditempati PKL (pedagang piala, Red),” lanjutnya.

Informasi di lapangan, tanah yang dibebaskan juga mencakup lapangan badminton di belakang kios-kios penjual piala. Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat setempat, Hari Purnomo BCHK. Dia berharap masyarakat tetap dapat memanfaatkan tanah lapang di bawah kios Jl Mas Suharto.

Kasi hak tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Suhartono, saat dimintai dikonfirmasi menegaskan, revisi sertifikat tanah dapat dilakukan jika permasalahan sudah clear. Artinya, jika pihaknya dan Pemkot menyatakan adanya pembebasan, maka perlu pengakuan dari pemilik sertifikat tanah itu pula.

“Jadi tidak semudah itu. Antara pemda dan pemilik harus jelas batas tanahnya yang mana. Kalau ini belum clear ya belum bisa direvisi,” kata Suhartono, Minggu (24/3).

Saat pembuatan sertifikat, menurutnya, belum ada penentuan dimana lokasi dan ukuran tanah 316 meter persegi yang dibebaskan. Sebab itu, menurutnya, waktu itu menggunakan gambar lama. Pihaknya meminta pemerintah dan pemilik sertifikat tanah untuk proaktif mencapai kesepakatan atau pengakuan atas pembebasan itu. “Jika hal itu clear, baru bisa direvisi. Kami menunggu. Kami kan netral,” ujarnya. (yosef herry w)

Sumber: Tribun Jogja, Senin 25 Maret 2013 Halaman 9 & 12

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *