Kasus Buruh Halte Trans Jogja Berlarut

Saai ini mereka berstatus pegawai tidak tetap

YOGYAKARTA –  Kasus buruh halte bus Trans Jogja tak kunjung selesai. Sebsb, dua kali perundingan bipartite dan mediasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi DIY, melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta batal digelar.

Kasus itu tentang pemutusan hubungan kerja yang dialami Ketua Serikat Pekerja Halte Trans Jogja, Riskan Ahmad Zulkarnaen, dan pemutusan kontrak 11 buruh lainnya. “Dishub ingkar janji,” kata Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Halte Trans Jogja, Restu Baskara, di kantor LOD DIY kemarin.

Riskan dipecat sepihak oleh perusahaan outsourcing, PT Vidia Rejeki Tama, 26 November 2012. Alasan pihak perusahaan, Riskan mengambil uang. “Kalau ada saksi yang melihat tolong jelaskan, siapa saksi itu? Kalau benar saya salah, mestinya ditegur dulu, tidak langsung PHK,” kata Riskan.

Kemudian, pertengahan Desember 2012, 11 buruh halte tidak diperpanjang masa kerjanya oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan penjelasan yang diterima Restu, hal itu terjadi karena mereka aktif di serikat pekerja sehingga dinilai membahayakan pemerintah daerah.

Pada 2 Januari, diadakan pertemuan bipartite antara Dinas Perhubungan, yang diwakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Jogja Agus Minang, dan Serikat Pekerja Halte Trans Jogja di kantor Dinas Perhubungan.

Hasilnya, Dinas Perhubungan tidak bersedia mempekerjakan dan memperpanjang kontrak mereka lagi. Perundingan bipartite pun dijadwalkan ulang pada 4 dan 6 Februari. Namun kali ini batal karena Kepala Dinas ataupun Agus Minang tidak ada ditempat. “Saya mendapat pesan pendek dari Sekretaris Kepala Dishubkominfo, kalau hari ini (Jumat, 8 Februari) mediasi di LOD. Tapi nyatanya enggak ada,” kata Restu.

Adapun Ketua Kelompok Kerja Penanganan Laporan LOD DIY, Buyung RUdwan Tanjung, hari itu memang tidak ada jadwal mediasi. Sebab, LOD sedang menunggu kelengkapan data dari Dinas Perhubungan mengenai 740 pekerja yang dikontrak kembali dan yang tak diperpanjang kontraknya.

Lembaga Ombudsman membutuhkan data identitas pekerja yang tak diperpanjang kontraknya. Sebelumnya, 23 Januari, LOD meminta klarifikasi Dinas Perhubungan atas laporan itu. “Kalau data sudah lengkap, kami akan klarifikasi dengan PT Vidia. Baru kemudian mempertemukan mereka untuk mediasi,” kata Buyung.

Selain itu, LOD akan meminta penjelasan tentang status hubungan kerja buruh halte. Pekerja itu semula dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan, kemudian berstatus tenaga outsourcing di perusahaan swasta. Mulai Januari 2013, mereka dikembalikan ke Dinas Perhubungan hingga tiga bulan kedepan.

Agus Minang, yang dihubungi Tempo, menjelaskan bahwa perundingan bipartite pertama, 2 Januari lalu, digelar secara informal karena tidak ada surat resmi dari serikat pekerja, pihaknya memilih menyelesaikan masalah lewat mediasi LOD setelah  bertemu serikat pekerja. Bahkan, mereka telah melapor ke DPRD DIY. “Kan lebih baik ada mediasi. Data juga sudah komplit kami sampaikan ke LOD,” kata Agus.

Dia menambahkan, saat ini buruh halte berstatus pegawai tidak tetap. “Memangnya kalau bekerja di pemerintah ada serikat pekerja? Adanya Korpri,” kata Agus. Pito Agustin Rudiana

Sumber: Koran Tempo Sabtu, 9 Februari 2013 Halaman B3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *