Kami Tunggu Respon Pemerintah

Sebanyak 10 Kios Suvenur Jl Mas Suharto Terancam Gusur

YOGYA, TRIBUN – Kabar rencana penggusuran kios suvenir piala di Jl Mas Suharto, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, masih menjadi pertanyaan besar bagi sekitar 10 penghuninya. Sebab, sampai Senin (21/1), para penghuni kios tersebut belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah setempat tentang status lahan yang mereka tempati.

Sepuluh penghuni kios itu tetap meyakini lahan yang mereka tempati merupakan tanah negara. Dasarnya adalah pembebasan lahan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 1957 silam. Namun kemudian muncul orang yang mengaku sebagai pemilik sertifikat tanah, bernama Thomas Ken Darmastono.

Selain simpang siur status tanah, para penghuni kios gelisah karena mereka diminta meninggalkan kiosnya. Pihak pemegang sertifikat tanah melapor ke Polresta Yogyakarta, dengan bukti laporan polisi LP/374-B/xii/2012/diy/polresta, pada 4 Desember lalu. Laporan pemegang sertifikat tanah itu menyebut bahwa para penghuni kios menyerobot lahan. Atas laporan tersebut, para penghuni kios pun beberapa kali dipanggil oleh penyidik Polresta Yogyakarta.

“Beberapa dipanggil sekali, ada yang dua kali. Tapi kamu menunggu respon pemerintah bagaimana penjelasannya,” kata Ketua Paguyuban PKL yang tergabung dalam Koperasi Kelompok Kios Mandiri (K3M), Waluyo, Senin (21/1), di Yogyakarta.

Waluyo dan kawan-kawan khawatir akan kehilangan kios yang telah mereka tempati puluhan tahun. Informasi yang disampaikan Waluyo dua pekan lalu, para penghuni kios diminta meninggalkan lokasi itu karena akan dibangun hotel. Hal tersebut mengejutkan penghuni kios karena setahu mereka tanah itu milik negara. Di sisi lain, Ken mengaku memiliki seritifikat tanah itu.

“Jadi kami harus mengadu kepada siapa kalau pemerintah tak menanggapi dan menjelaskan,” kata Waluyo dengan nada tanya.

Secara terpisah Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Suhartono, mengatakan tanah PKL piala di Jl Mas Suharto masih bermasalah. Menurutnya, pernah terjadi pelepasan tanah itu pada 1957, namun belum secara fisik.

Angka Ukur Lama

Saat itu tanah akan digunakan untuk kepentingan pelebaran jalan. Penghuni tanah tersebut pun, menurutnya, pernah meninggalkan lokasi. Hanya, kenyataannya sampai saat ini pelebaran jalan tidak terealisasi. Sementara PKL kembali mengajukan izin untuk berdagang suvenir, di kemudian hari muncul pemilik melakukan sertifikasi yang diduga tanpa pengukuran sehingga masih berdasarkan angka kutipan lama.

Namun demikian, Suhartono mengakui bahwa pemilik memang memiliki sertifikat. Namun di sisi lain, dia juga mengaku masih memegang dokumen pelepasan saat itu. “Sebenarnya ini memang sedang dalam mediasi Ombudsman Daerah (LOD DIY, Red) tentang bagaimana Pemkot harus bersikap,” katanya.

Sedangkan tim pengacara pemegang sertifikat tanah, Jiwa Nugroho dan rekannya, selain melaporkan penghuni kios ke polisi juga mengirim surat kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. catatan Tribun, lembaga ini pernah menampung keluhan para pemilik kios dan menyelidikinya.

Melalui suratnya, pengacara pemegang sertifikat mengatakan bahwa penghuni kios bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai pengadu. Sebab itu, tim pengacara tersebut meminta LOD DIY menghentikan proses pemeriksaan. (ose)

Sumber: Tribun Jogja Selasa 22 Januari 2013 Halaman 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *