Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 18

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk pembaca,

Pembaca budiman,

Alhamdulilah Jurnal Ombudsman Daerah edisi II tahun 2015 dapat hadir di hadapan pembaca masyarakat publik DIY dan sekitarnya. Jurnal edisi ini mengangkat tema tentang persoalan pelayanan pendidikan. Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan ini banyak persoalan yang harus dicari solusinya. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin sepenuhnya, sehingga hak warga negara tidak dilanggar oleh pemerintah selaku penyelenggara layanan publik bidang pendidikan. Eksistensi Lembaga Ombudsman (LO) DIY yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik bidang pendidikan berusaha mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelengaraan pelayanan pendidikan harus menaati asas-asas pemerintahan yang baik dan taat kepada aturan perundang-undangan.

Permasalahan dunia pendidikan, khusus di DIY dikaji secara mendalam dalam jurnal ini. Kajian ini untuk menemukan akar persoalan dan solusinya. Tujuannya, untuk mendorong upaya perbaikan sistem pelayanan pendidikan, sehingga penyelenggaraannya transparan, efisien, berintegritas dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik. Dengan demikian, semua warga negara, tanpa kecuali, dapat memperoleh hak dasarnya tanpa ada hambatan-hambatan biaya, sarana prasarana dan lain-lain.

Peran LO DIY dalam mewujudkan pealayanan pendidikan yang baik sesuai prinsip-prinsip good governance inilah yang menjadi titik sentral Jurnal Ombudsman Daerah edisi ini. Sejumlah tulisan yang diturunkan mencoba untuk mengulas dan menganalisis tentang persoalan pendidikan dan solusinya diulas secara mendalam dalam jurnal ini. Para penulisnya, baik yang berasal dari kalangan akademisi, birokrasi, praktisi, maupun pemerhati masalah pendidikan menyuguhkan analisis kritis yang demikian terbuka dan mendalam untuk transformasi pendidikan ke arah yang lebih humanis dan konstruktif.

Tulisan Dhenok Panuntun TS yang merupakan hasil dari police brief terkait kebijakan pendidikan membahas secara mendalam tentang persoalan faktual penyelanggaraan pendidikan  di DIY. Tulisan Tenti Novari Kurniawati mengkritisi transparansi serta akuntabilitas anggaran pendidikan di DIY serta masalah sumber keuangan sekolah. Nur Wening membahas tugas dan fungsi Komite Sekolah, dimana sebagai institusi yang seharusnya berposisi wakil dua pihak, pihak wali murid dan sekolah, selama ini hanya berperan sebagai lembaga yang memberi stempel sekolah, sebagai instrumen legalisasi pungutan. Perannya sebagai pengawas tidak berfungsi sama sekali.

Masalah sumber keuangan sekolah diperdalam dalam pembahasan tulisan Hartoto Adi Mulyo yang mengkritisi biaya pendidikan. Sumber keuangan sekolah banyak dilakukan dengan praktek pungutan yang menyalahi aturan perundang-undangan. Sedangkan Ahmad Baehaqi mengulas kasus penahanan ijazah dan alternatif kebijakan yang harus diambil penyelenggara pendidikan, sehingga kasus penahanan ijazah tidak terulang pada setiap tahunnya. Kemudian, jurnal ini ditutup dengan tulisan Ki Sugeng Subagya yang membahas tentang paradigma layanan pendidikan dengan basis keistimewaan. Bahwa layanan pendidikan di Yogyakarta harus dibenahi, ditingkatkan dan dikembangkan terus menerus dengan memanfaatkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa adanya diskriminasi lembaga pendidikan.

Akhirnya, seutas benang merah yang menyatukan pemikiran mereka adalah perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang menjadi hak dasar warga negara. Sehingga, tidak ada satupun warga negara yang terlanggar hak dasarnya. Di sinilah LO DIY hadir dalam membantu pemerintah maupun masyarakat sehingga pelayanan dan penyelengaraan pendidikan yang menjadi hak dasar warga negara dapat berjalan dengan humanis dan konstruktif tanpa ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Jurnal edisi kali ini ingin terlibat aktif dalam upaya terciptanya pelayananan pendidikan yang baik, bersih, transparan, berintegritas, patuh hukum, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pelayanan umum (public service) sesuai prinsip-prinsip good governance.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Redaksi

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *