Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 13

Edisi ke-13 Jurnal Ombudsman Daerah (JOD) yang sedang berada ditangan Pembaca ini merupakan bagian pertama dari dua edisi JOD yaitu edisi ke-13 dan ke-14 yang akan membahas tema utama tentang Keistimewaan DIY. Bukan sebuah kebetulan dengan angka 13 yang merupakan edisi JOD ke-13 tahun 2013 yang membahas seputar UU No. 13 tentang Keistimewaan DIY. Redaksi JOD memandang perlu untuk mengistimewakan tema ini dalam rentetan dua edisi JOD sekaligus. Bagi Redaksi JOD, tema Keistimewaan DIY memang terlalu luas untuk di eksplor baik dari 5 (lima) sisi substansi kewenangan istimewa DIY, permasalahan/problematika di seputar 5 sustansi istimewa tersebut, serta bagaimana langkah kedepan dalam ‘mengisi keistimewaan’ tersebut. Dengan menempatkan dalam dua edisi berturut, redaksi JOD berharap edisi ke-13 ini jadi salah satu ‘tetenger’ atau penanda awal sebagai pijakan bagi siapapun pemerhati Yogyakarta dalam memaknai Keistimewaan DIY itu sendiri. Sedangkan JOD edisi ke-14 berikutnya akan mencoba meraba proses awal ‘mengisi keistimewaan’ tersebut.

Momentum satu tahun pasca pengesahan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tanggal 31 Agustus 2012 telah memberikan waktu cukup untuk merefleksikan kembali semangat mengistimewakan DIY tersebut. Dalam tulisan fokus utama JOD ini mengkaji pergeseran industri pariwisata yang berkelindan dengan komersialisasi budaya Yogyakarta yang ditulis David Effendi. Kajian tentang hal tersebut dinarasikan dengan apik dalam tinjauan ekonomi politik local. David menyoroti pergeseran basis ekonomi riil masyarakat berikut jaringan bisnis borjuasi lokal yang semula bersumbu pada kawasan 3K (Kauman, Kotagede, dan Karangkajen) kini telah mengalami dua transformasi besar. Pertama, transformasi ekonomi ‘jero beteng’ menuju ekonomi pasar. Kedua, transformasi melalui revitalisasi bisnis dan politik kaum borjuasi. Pada ujung pembacaan, David menyuguhkan peta lain pergeseran poros kawasan ekonomi 3K menjadi 5K (Kauman, Kotagede, Karangkajen, Kampus dan Keraton).

Artikel Joe Marbun, seorang pemerhati budaya sekaligus koordinator MADYA (Masyarakat Advokasi Warisan Budaya) membawa kita sejenak berkontemplasi memaknai ‘Sangkan Paraning Dumadi’ Yogyakarta dan menggali dimana letak Keistimewaan DIY dalam hal tata ruangnya. Dimulai dari sejarah berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat, pelacakan Marbun terhadap filosofi/ide yang dituangkan secara materiil melalui desain tata ruang dan lanskap yang bersumbu imajiner membuktikan bahwa para pendiri kerajaan memiliki kebudayaan dan intelektualitas yang tinggi. Namun disayangkan dalam perkembangannya tidak semua orang dapat memahami semangat pendirian kota tersebut. Upaya penting melestarikan cagar budaya terulas dalam kajian Marbun terhadap Perda DIY No. 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dalam kenyataannya dihadapkan pada beberapa kendala dan tantangan yang menurutnya bersumber dari budaya materialisme dan globalisasi semakin menggerogoti pemikiran, identitas masyarakat dan pemerintahnya sendiri.

Titik pijak sisi keistimewaan yang lain adalah keberadaan Ombudsman Daerah DIY sebagai ikhtiar untuk memperkuat Keistimewaan DIY. Rekan jejak LOD DIY dalam sejarah, dan pasang surut perjalanan kelembagaan dipaparkan dalam bingkai yuridis dengan sangat runut oleh Tri Wahyu KH, seorang aktivis NGO di DIY. Rekam jejak kelembagaan kemudian disandingkan dengan analisis terhadap peran strategis LOD dalam ‘mengisi keistimewaan’ terkait dengan urusan-urusan keistimewaan dalam bidang pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang di DIY.

Pada bagian akhir rangkaian JOD edisi ke-13 ini akan dilengkapi dengan sebuah resensi buku dengan judul “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sebuah pendekatan Sejarah Hukum dan Teori Kekuasaan”  karya dari Suryo Sakti Hadiwijoyo yang diterbitkan oleh Graha Ilmu, Yogyakarta tahun 2013. Sebagai pelengkap tema besar Keistimewaan DIY, JOD edisi ke-13 kali ini juga akan memberikan suplemen berupa petikan Undang-undang No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai rujukan yuridis yang otentik terhadap tema yang sedang dibahas.

Selamat Membaca,

Redaksi JOD

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *