Jika Jamkesmas Dikembalikan Ke Asuransi

Dikhawatirkan Timbul Polemik Baru

YOGYA (KR) – Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih pernah menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) akan dikembalikan pada sistem asuransi. Perubahan kebijakan baru ini bisa jadi menimbulkan polemik baru. Pasalnya, untuk program Jamkesmas saja masih belum terlaksana dengan baik.

“Saat ini, di Provinsi DIY terdapat sekitar 1,6 juta jiwa penduduk yang belum mendapat jaminan asuransi kesehatan. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DIY akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal layanan Jamkesmas Mandiri. Kami akan memprioritaskan pada sektor pekerja informasi,” ujar Kepala Dinkes Provinsi DIY, Bondan Agus Suryanto dalam diskusi ‘Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pasca Perubahan Kebijakan dan Dampaknya bagi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin’ di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Rabu (16/12).

Dikatakan, Jamkes Mandiri baru dapat diterapkan di Kota Yogyakarta saja sedangkan di kabupaten belum. Premi minimal program ini Rp 5.000/jiwa/bulan, dan dibayarkan dua kail setahun, pada bulan Desember dan Juni.

“Kami menargetkan program ini akan ditujukan pada para pekerja di sektor informal di antaranya pekerja took, PRT, wirausahawan, mahasiswa, dan tenaga honorer. Nantinya, peserta yang ingin bisa mendaftar secara berkelompok. Namun, dengan ketentuan minimal 20 orang,” ujarnya.

Sementara menurut Wakil Ketua LOD DIY, Bagus Sarwono, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termasuk sistem jaminan kesehatan. Namun, persoalan yang dihadapi sekarang ialah terbatasnya anggaran pemerintah. Saat ini jaminan kesehatan dari APBD kurang dari 5 persen. Idealnya, angka tersebut bisa ditingkatkan menjadi 10 persen.

“Sejak 19 September 2008 hingga sekarang, bidang kesehatan terdapat 8 aduan (4.32 persen) masyarakat ke LOD DIY. Hampir semua aduan pelayanan kesehatan tersebut terkait dengan masyarakat miskin. Hal ini seharusnya menjadi koreksi tersendiri bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Sumber: KEDAULATAN RAKYAT, Sabtu, 19 Desember 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *