JH Dicurigai “Tim Khusus” SP

Ibarat Rapat Bahas Anggaran Pemenangan Kampanye Pilbup

SLEMAN – Asisten Sekda (Assek) III Sekda Sleman Joko Handoyo (JH) disinyalir ikut terlibat politik praktis dalam pilbup 2010. Informasi yang beredar, Joko Handoyo berperan sebagai salah satu mesin politik Sri Purnomo (SP), incumbent yang saat ini menjabat sebagai Plt. Bupati Sleman.

Sumber Radar Jogja menyebutkan, Joko Handoyo beberapa kali menggerakkan birokrat untuk mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan tim kampanye pilbup. Bahkan Joko Handoyo disebut-sebut sering menggunakan salah satu ruang kantor Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sleman.

Keterlibatan Assek III itu diperkuat dengan kehadirannya dalam rapat pembahasan budjeting anggaran pemenangan pilbup Sleman 2010 di Kantor DPC PDIP pada Senin (22/3). “Dia (Joko Handoyo) hadir mengatasnamakan tim khusus dari Sri Purnomo,” beber sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan kemarin (22/3).

Anehnya, Sri Purnomo mengaku tidak tahu menahu soal rapat yang membahas anggaran untuk PAC hingga ranting mesin PDIP. “Di mana, saya nggak tahu kalau ada rapat,” kelitnya saat ditemui usai pengundian nomor urut pencalonan di Ops Room eks Kantor Satpol PP Sleman.

Kapasitasnya sebagai Plt. Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan belum bisa melakukan tindakan soal keterlibatan Joko Handoyo yang seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan kandidat kuat calon pengganti Sutrisno sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Sleman itu. “Saya belum bisa, karena nggak tahu apa dan dimana. Tidak tahu betul,” dalihnya meyakinkan.

Keterangan Sri Purnomo yang diusung PDIP, PAN dan Gerindra itu sedikit bertolak belakang dengan pernyataan Ketua DPC PSIP Sleman Rendradi Suprihandoko. “Yang kami undang itu pasangan SP (Sri Purnomo) dan Yuni. Kalau yang datang JH (Joko Handoyo), itu di luar tanggung jawab kami. Tanya pada SP saja,” kata Rendradi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sleman melalui pesan pendek SMS.

Keterlibatan Joko Handoyo yang berstatus PNS sebagai mesin politik Sri Purnomo, jelas bertentangan dengan Surat Edaran Menpan No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Dalam SE Menpan itu telah diterangkan rambu-rambu larangan penggunaan anggaran maupun fasilitas terkait dengan jabatan.

Soal larangan keterlibatan PNS berpolitik praktis juga diatur dalam pasal 61 PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Juga dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No. FIII.26-17/V.151-2/42 tanggal 5 Desember 2003. Serta peraturan KPU No 69 tahun 2009 pasal 53-55, yang menjelaskan secara tegas pelarangan bagi pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Ketua DPRD Sleman Koeswanto yang juga berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu menyesalkan keterlibatan PNS dalam pemenangan pilbup. Koeswanto membenarkan keberadaan Joko Handoyo dalam rapat di Sekretariat DPC PDIP Sleman Senin (22/3) lalu.

“PNS itu nggak usah ikut campur. Nggak etis dan justru memberikan contoh yang tidak baik,” tandas Koeswanto yang mengaku baru sekali bertemu dengan Joko Handoyo yang mewakili Sri Purnomo dalam rapat budjeting anggaran pemenangan pilbup. Koeswanto mengimbau kepada Joko Handoyo untuk menarik diri sebagai tim khusus Sri Purnomo.

Anggota Panwaskab Divisi Penindakan Murdoko mengatakan segera menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami akan investigasi. Kalau terjadi pelanggaran administrasi atau pidana akan mengacu pada surat menpan,” ujarnya. (yog)

Sumber: Radar Jogja, Rabu 24 Maret 2010 Halaman 17 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *