Jelang Seleksi PPDB Rawan Pemalsuan Akte Kelahiran

YOGYA (KR) – Menjelang seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogyakarta, terdapat kecenderungan untuk menghalalkan segala cara agar anak bisa masuk sekolah yang diinginkan termasuk dengan memalsukan data kelahiran.

Mereka tidak ingin kesempatan diterima di SD, SMP, SMA atau SMK negeri di Kota tidak hilang, meski harus dengan mengubah data kependudukan.

“Adanya persyaratan umur dan pembatasan kuota yang diberlakukan dalam seleksi PPDB di Kota sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi. Diantaranya dengan memalsukan akte kelahiran agar anaknya bisa diterima di SD yang diinginkan. Saya kira persoalan ini tidak hanya tanggungjawab Dinas Pendidikan, tapi semua pihak harus proaktif,” papar Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogya, Drs Wahyuntana seusai acara dialog tentang PPDB di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Kamis (17/6).

Wahyuntana mengungkapkan, indikasi memalsukan akte kelahiran atau memindahkan C1 tersebut sebetulnya bukan hal baru dalam PPDB. Bahkan dalam seleksi PPDB tahun lalu pihaknya sempat mendapat laporan ada orangtua yang diindikasikan memalsukan akte kelahiran anaknya agar bisa masuk di SD tertentu. Sayangnya sanksi yang diberikan pada pelaku belum bisa dikatakan optimal.

“Memang untuk mengatasi persoalan ini tidak mudah, oleh karena itu selain sosialisasi juga dibutuhkan sanksi yang tegas. Termasuk kemungkinan mencabut hak (mengeluarkan) siswa yang terbukti melakukan pemalsuan,” jelasnya.

Sementara itu ketika dimintai komentar terkait kemungkinan pemalsuan dokumen (akte kelahiran) dalam seleksi PPDB, Ketua Panitia PPDB Kota Yogyakarta, Rochmat mengungkapkan, Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk merunut hal itu. Kendati demikian pihaknya tetap berusaha melakukan antisipasi salah satunya dengan mengecek Ci. Sebab berdasarkan kasus yang sudah ada orangtua hanya mengubah tanggal atau tahun di akte kelahiran, tapi tidak mengubah C1.

“Terus terang untuk persoalan ini kami tidak bisa berbuat banyak tanpa ada sikap proaktif dari masyarakat. Tapi seandainya dalam seleksi PPDB ada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran akan tetap dikenakan sanksi,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua LOD DIY Bagus Sarwono mengungkapkan, seandainya ada masyarakat yang menggugat keabsahan dari akte kelahiran idealnya sekolah harus segara menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi bukan sebaliknya bersikap pasif. (Ria)-f

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Jumat 18 Juni 2010 Halaman 2 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *