Jangan Jadikan Siswa Bemper

Pemkab Kukuh Kebijakan SD Srunen

Ngaglik – Persoalan seputar kegiatan belajar mengajar siswa SDN Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, terus bergulir. Ini sering kian banyaknya elemen masyarakat yang seakan ingin tampil “membela” sebagian warga Srunen yang tidak selaras dengan kebijakan Pemkab Sleman tersebut.

Setidaknya, hal itu terungkap dalam dialog di Balai Desa Glagaharjo kemarin (11/10). Perhatian justru bukan muncul dari aktivis pendidikan. Namun, datang dari aktivis perburuhan.

Melihat kondisi ini, Sekretaris Daerah Sleman Sunartono Enggan berkomentar. Ada kekhawatiran pemerintah kasus SDN Srunen malah ditunggangi kelompok tertentu untuk kepentingan di luar masalah pendidikan bagi siswa.

“Makanya, saya mengimbau kepada warga, khususnya di Cangkringan, agar tak mudah terpengaruh terhadap pihak yang ingin memanfaatkan anak sebagai bemper untuk kepentingan mereka,” tegas Sunartono saat ditemui koran ini di Ngaglik kemarin.

Apalagi jika elemen masyarakat tersebut terdiri dari orang-orang yang bukan warga Sleman. Sunartono mengaku tak bisa menduga kepentingan apa yang dimaksud. Selama ini warga lereng Merapi selalu dialog dengan dijembatani Forum Silaturahim Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Lintas Iman (Salaman) Merapai yang dikomandoi Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir KH Mansrur Achmad.

Lebih lanjut Sunartono menandaskan kebijakan pemkab telah bulat dan didukung Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Kebijakan itu tentang larangan hunian di sembilan dusun di wilayah Cangkringan. Srunen termasuk di dalamnya.

Untuk keperluan sekolah siswa SDN Srunen, untuk sementara disediakan sekolah darurat di shelter Banjarsari.

Ditanya soal munculnya “perlawanan” dari warga, Sunartono mengaku tak melihat hal itu. “Saya melihat kok nggak begitu. Kemarin saya sudah lebih 80 persen siswa yang kembali sekolah ke Banjarsari,” ungkap mantan Kepala Dinas Kesehatan Sleman.

Ya, dari total 149 siswa SDN Srunen, sebanyak 123 anak sudah mulai masuk ke sekolah darurat Banjarsari. “Sementara lima anak lainnya mutasi ke SD Balerante. Ya nggak masalah, itu hak mereka,” lanjut sekda bergelar dokter itu.

Sunarto mengingatkan proses pembelajaran siswa di sekolah harus memenuhi minimal empat unsur. Yakni, ada murid, guru, sarana dan prasarana, serta terjadi proses belajar mengajar. Jika salah satu unsur tak terpenuhi maka tak bisa disebut sebagai sekolahan.

Seperti terjadi di SDN Srunen. Saat ini, gedung SDN Srunen yang dulu rusak sudah dibangun kembali. Namun, atas dasar undang-undang, pemerintah tak mengirimkan guru untuk mengajar di gedung SDN Srunen.

Ketua Komite Sekolah SDN Srunen Agralno Ciptowiyono didukung elemen Forum Rakyat Korban Merapi Desa Glagaharjo (Forkom Glagaharjo) dan Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) menuding Pemkab Sleman telah mengabaikan hak anak korban bencana erupsi Merapi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 59, 60, dan 62, UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (yog)

Sumber : Radar Jogja Rabu, 12 Oktober 2011 Halaman 13 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *