Jamkes Masih Perlu Disosialisasikan Lagi

JOGJA – Program Jaminan Kesehatan (Jamkes) dari pemerintah yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, hingga saat ini masih menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan paling banyak ditemui adalah adanya miskomunikasi antara pusat pelayanan kesehatan (PPK) dengan masyarakat penerima program jamkes.

Itu terungkap dalam diskusi kesehatan Antar-Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-DIJ bersama pihak rumah sakit yang melayani program jamkesmas, jamkesos, maupun jamkesda di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ, kemarin (16/2). Dari diskusi tersebut terungkap berbagai permasalahan mengenai aplikasi penggunaan fasilitas yang digagas mantan Menkes Siti Fadilah Supari.

Contohnya adalah banyak masyarakat miskin yang baru mengatakan bahwa dirinya adalah peserta jamkesmas setelah lewat masa yang ditentukan, yakni 2 x 24 jam. Akibatnya, pihak rumah sakit maupun puskesmas kesulitan mengaplikasikan fasilitas tersebut. Pada akhirnya, si pasien yang terlambat itu menganggap program jamkesmas tak bisa digunakan.

Selain itu, pendataan penduduk miskin juga menjadi masalah krusial dalam pemberian fasilitas jamkes. Selama ini, kuota penerima jamkes dibatasi anggaran yang ada. Sehingga banyak penduduk yang sebenarnya mampu secara fisik, namun jadi miskin ketika sakit. Dengan kata lain, ia dimiskinkan oleh sakit yang diderita.

Sementara saat pendataan penerima jamkes, ia tak masuk dalam kriteria miskin. Pada akhirnya, pengaduan terhadap fasilitas jamkes kembali dituai pemerintah.

Masalah lain mengenai pendataan warga miskin penerima jamkes adalah kurang tepatnya sasaran penerima. Seperti diungkapkan Dasar Widodo dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bantul yang hadir dalam diskusi tersebut.

Beberapa kasus di Bantul, masih banyak warga yang nyata-nyata masuk kriteria miskin namun tak mendapatkan fasilitas jamkes. Dasar juga mengakui, banyak masyarakat yang bahkan tak tahu sama sekali ada jamkes.

“Mungkin PPK perlu melakukan computerized data warga miskin, agar jika suatu saat mereka datang dan tak dapat menunjukkan kartu jamkes, tetap bisa dilayani berdasarkan data yang dipunya itu,” usulnya.

Mengenai distribusi kartu jamkes ini, Wasingatu Zakiyah dar LSM IDEA mengatakan, pihaknya sering menemui kenyataan kartu tersebut mandeg di tangan dukuh. “Jadi tak banyak warga yang tahu dirinya memiliki fasilitas jamkes. Ketika sakit, dukuh baru menyerahkan kartu tersebut ke mereka. Permasalahan lain, kadang satu keluarga tak semua memperoleh jamkes. Sehingga ketika anak yang satu sakit, justru dia yang tidak memiliki jamkes itu,” ungkapnya.

Pihaknya berharap para kader kesehatan mulai lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai jamkes ini hingga ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Menanggapi hal ini, beberapa Dinkes mengaku selalu aktif melakukan pendataan dalam periode tertentu. “Setiap tahun ada penerbitan SK wali kota untuk pendataan kemiskinan. selain itu juga telah dilakukan uji publik. Untuk masyarakat yang dianggap mampu, dicoret dari daftar miskin,” ujar Marsono dari Dinkes Kota Jogja. (nis)

Sumber: Radar Jogja, 17 Februari 2010 Halaman 23 Kolom 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *