Hati-Hati, Pengembang ‘Nakal’ Tawarkan Jual Rumah Murah Subsidi

Jumat, 24 Februari 2017 | Editor : Danar Widiyanto

YOGYA (KRjogja.com) – Lembaga Ombudsman (LO) DIY Jumat (24/2/2017) memanggil instansi terkait seperti Real Estate Indonesia (REI) DIY, perbankan, kepolisian dan pemerintah daerah untuk mendiskusikan perumahan murah bersubsidi yang beberapa waktu belakangan mendapatkan perhatian besar masyarakat. Dalam diskusi tersebut muncul fakta bawasanya ada satu pengembang yang melakukan aksi nakal menawarkan perumahan bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meskipun setelah dikroscek tidak mengantongi ijin resmi menjalankan program tersebut.

Sugeng Raharjo Asisten Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi LO DIY mengatakan pada 15 Desember 2016 pihaknya menerima aduan masyarakat yang membaca iklan sebuah PT menjual rumah subsidi di Tegaldowo Bantul. Namun, setelah membayar down payment (DP) dan melakukan kroscek ke perbankan ternyata legalitas pengembang tersebut tidak jelas dan diminta mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

“Ternyata pelapor kroscek ke Bank BTN, tidak merasa ada kerjasama dengan PT tersebut, bahkan tadi dalam diskusi juga menyatakan nama banknya tercatut. Padahal bank BTN menjadi salah satu yang ditunjuk pemerintah melaksanakan program FLPP ini,” terangnya.

Diakui Sugeng, pihaknya telah melakukan investigasi dan menemukan PT dengan nama yang sama menawarkan perumahan subsidi di tiga lokasi DIY yakni Tegaldowo Bantul, Piyungan dan Seyegan Sleman. “Sementara kami simpulkan bahwa perusahaan ini bukan pengembang rumah FLPP tapi mengaku masuk program ini, namanya PT CKBI sesuai laporan yang masuk,” imbuhnya.

Di salah satu lokasi Tegaldowo sendiri LO DIY mencatat ada 200 lebih rumah yang ditawarkan pada konsumen dan belum diketahui berapa unit yang sudah dibooking masyarakat termasuk di Seyegan dan Piyungan. Padahal hingga saat ini belum ada perijinan yang masuk untuk perumahan murah di tiga lokasi tersebut. “PT tersebut telah kami konfirmasi dan hanya mengatakan sebagai marketing saja, tapi tetap saja tidak tepat karena membawa program FLPP,” ungkapnya lagi.

LO DIY terus melakukan pendalaman dan nantinya akan memberikan rekomendasi baik pada perusahaan bersangkutan untuk melengkapi perijinan baru kemudian menawarkan perumahan murah. Apabila terbukti menyalahi aturan dan berpotensi merugikan masyarakat maka LO DIY siap mengeluarkan rekomendasi pada pemerintah terkait untuk melakukan penindakan tegas.

“Dalam hal ini masyarakat berpotensi dirugikan, kalau tidak subsidi pemerintah maka pengembang sendiri yang mengurangi kualitas bangunan karena mencari margin untung dan kalau ijin tidak keluar dan tak terbangun maka jelas itu kerugian masyarakat,” pungkasnya.

John Widiantoro dari Lembaga Konsumen Yogyakarta berpandangan adanya rumah murah patut mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk kemudian menyiapkan lahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun menurut dia, perlu adanya publikasi masif terkait legalitas pengembang yang masuk dalam program pemerintah ini.

“Perlu ada informasi dan publikasi masif, ini penting agar tak timbulkan kerugian bagi masyarakat yang memang mengharapkan adanya perumahan murah. Pengembang mana yang kantongi ijin atau yang tidak harus dipublikasikan secara terbuka,” ungkapnya. (Fxh)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *