Hari Ini TKPK Yogya Mulai Mendata Penerima Pengalihan BLSM

Senin, 15 Juli 2013 07:06 WIB

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengalihan bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kurang tepat sasaran, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Yogyakarta siap melakukan pendataan mulai Senin (15/7/2013).

Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan, proses pendataan akan dilakukan oleh lurah dan RT/RW. Sebab, selama ini aduan-aduan BLSM biasanya ditampung di tingkat kelurahan.

“TKPK di tingkat kelurahan yang akan menginventarisir masalah dan aduan-aduan dari masing-masing wilayahnya, sesuai SE Mendagri yang sudah kami terima sejak pekan lalu,” ucap Edy kepada Tribun Jogja, Minggu (14/7/2013).

Nantinya, laporan hasil pendataan tersebut akan diklarifikasi kembali oleh setiap petugas di kelurahan masing-masing apakah sesuai dengan dengan kondisi riilnya. Rencananya, proses pendataan akan dilakukan secara intensif selama seminggu ke depan. “Hasilnya akan kami sampaikan ke Wali Kota dan akan diteruskan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut Edy mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang selama ini justru sudah menerima ratusan aduan dari masyarakat. Aduan-aduan yang diterima LOD tentu akan dicocokkan dengan pendataan yang dilakukan oleh TKPK di kelurahan agar pengalihan BLSM bisa menyasar warga yang tepat.

“Kami sudah sepakat untuk membuat rekomendasi ke pusat terkait BLSM. Besok Rabu, LOD DIY akan mengundang TKPK seluruh kabupaten/kota di DIY untuk finalisasi rekomendasinya,” ucap Ketua LOD DIY, Ratna Mustika Sari.

Terkait adanya SE Mendagri untuk pengalihan BLSM,  Ratna menyesalkan banyaknya kelemahan mekanisme pendataan maupun proses pengalihannya. Menurut Ratna, dalam SE tersebut belum mengatur secara jelas indikator warga yang boleh mengalihkan ataupun menerima pengalihan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat mutlak pengambilan BLSM.

Mekanisme pengambilan keputusan di tingkat kelurahan atau desa juga belum jelas. Pemerintah pusat hanya mengamanatkan bahwa penentuan pengalihan BLSM dipasrahkan ke wilayah melalui musyawarah kelurahan/ desa. Pola partisipasi warga dalam pengambilan keputusan pengalihan BLSM juga tidak jelas.

“Jika demikian, potensi konfliknya sangat tinggi di wilayah,” tegasnya.

Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta, Felix Firmano beberapa waktu lalu, Ratna juga menyampaikan adanya formulir Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) yang nantinya diisi oleh warga disepakati mendapatkan pengalihan BLSM. “Meskipun ada formulir semacam itu, namun jika mekanisme penentuan penerimanya tidak diikuti dengan indikator yang jelas, maka potensi konfliknya tinggi,” kata Ratna mengulang pernyataannya.

Sementara itu, Felix menyatakan jika formulir SK-RTM tersebut juga belum didistribusikan hingga ke lingkup DIY. “Sekarang masih proses pencetakan,” tandasnya.

Seperti diketahui, ada 1,5 juta formulir yang akan dicetak dan diserahkan ke camat di seluruh Indonesia untuk mendata pengalihan BLSM tersebut. (esa)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *