Hak Warga Miskin Terpinggirkan

JOGJA – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Anik Setyawati berujar hak-hak warga miskin sering terabaikan dan terpinggirkan selama ini. Hal tersebut tercermin dari beragam aduan masyarakat yang diterima LOD DIY.

Anik yang ditemui Bernas Jogja Selasa (27/12) di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun LOD DIY 2011: Akuntabilitas Kinerja LOD DIY Periode II di kantor LOD DIY mengungkapkan beragam laporan yang diterima LOD dari masyarakat menunjukkan bayaknya pelanggaran terhadap hak-hak warga miskin.

Anik mencontohkan ada masyarakat yang melaporkan perihal penahanan ijazah hanya karena tidak mampu menyelesaikan tunggakan sekolah.

“Ada yang datang kepada kami melaporkan ijazahnya ditahan karena belum membayar sejumlah sekolah. Sekarang kita lihat bersama, apakah ada peraturan yang membolehkan pihak sekolah menahan ijazah seorang murid,” ujarnya.

LOD juga menemukan beberapa kasus penarikan sumbangan ‘wajib’ dari pihak sekolah, padahal Pemkot sudah melarang adanya pungutan-pungutan yang memberatkan siswa. “Dalam beberapa kasus hal tersebut juga terjadi kepada siswa KMS atau penerima bantuan BOS,” katanya.

Di bidang kesehatan, masih banyak institusi kesehatan yang menolak pasien dari golongan masyarakat miskin yang menggunakan kartu Jamkesmas.

“Sebenarnya saat kita berbicara di level pimpinan institusi banyak yang sudah memahami hal ini. Namun sayangnya, di level terbawah yang notabene merupakan pintu pertama layanan, masih banyak yang menolak jika menggunakan kartu Jamkesmas,” tuturnya.

Aduan meningkat

Bagus Suwarno selaku Wakil Ketua LOD DID membeberkan selama periode kedua kepengurusan LOD DIY (September 2008 sampai Desember 2011) terjadi peningkatan jumlah pengaduan masyarakat dibanding periode sebelumnya. Namun demikian jumlah laporan yang masuk cenderung menurun.

“Laporan memang menurun dari periode sebelumnya sebanyak 444 laporan, kali ini hanya 405 laporan. Namun dari sisi jumlah pengaduan meningkat 14 persen,” terangnya.

Berdasarkan laporan yang masuk tersebut posisi empat besar ditempati bidang pendidikan sebanyak 70 laporan (17.28 persen), pertanahan 60 laporan (14,81 persen), bidang kesejahteraan sosial sebanyak 50 laporan (12,35 persen) dan bidang perizinan sejumlah 40 laporan (9,88) persen).

Meski banyaknya laporan dan pengaduan yang masuk dari masyarakat ke LOD DIY, Bagus mengakui masih banyak kelemahan dari LOD DIY dalam melayani masyarakat. “Sebab itu kita mencoba untuk membangun kepercayaan publik dan mencari pola kerja yang terbaik untuk LOD selama ini,” ungkapnya.

Ketua LOD DIY Muh Hasyim mengatakan tidak ada kewajiban LOD DIY periode II yang telah habis masa baktinya ini untuk menggelar refleksi. Namun dirinya ingin masyarakat bisa menilai akuntabilitas kinerja LOD selama ini terkait laporan atau aduan yang diterima. (C19)

Sumber: Bernas Jogja Rabu, 28 Desember 2011 Halaman 2 Metro Jogja Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *