Gubernur Serahkan ke Panwas

KPK Ingatkan Incumbent Tak Menyalahgunakan APBD

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyerahkan sepenuhnya pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dalam ajang pemilihan bupati (pilbup) Sleman, Bantul, dan Gunungkidul pada 23 Mei kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati (Panwas Pilbup) setempat. Menurut HB X, Panwas lebih berkompeten menilai kualifikasi fasilitas negara yang dilarang digunakan selama pilbup berlangsung.

“Itu tanggung jawab Panwas. Jangan tanya saya,” elak gubernur di Kepatihan kemarin (22/2). Menurutnya, pengertian fasilitas negara telah ditentukan oleh undang-undang. Mana saja yang diizinkan dan dilarang, aturan hukum yang membatasinya.

Optimalkan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Sebelumnya, Wakil Ketua Bibit Samad Rianto memberi peringatan kepada para incumbent bupati dan wakil bupati yang bakal maju kembali dalam pilbup Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, 23 Mei 2010. KPK telah memetakan modus operandi dugaan penyalahgunaan APBD oleh incumbent selama ajang pilbup berlangsung. “Kita awasi terus,” kata Bibit saat berada di Jogja pekan lalu.

Bibit mengatakan, bila ada penyalahgunaan anggaran negara untuk tujuan politik tertentu akan mudah terungkap. Karena itu, KPK minta agar para penyelenggara negara tidak berspekulasi memanfaatkan dan APBD. “Risiko hukumnya terlalu besar,” ujar mantan Kapolda Kaltim ini.

Lebih lanjut dikatakan, kalau ada dugaan korupsi dana APBD untuk kepentingan pilbup yang melibatkan incumbent, KPK tidak akan mengambil tindakan saat kampanye atau menjelang pilbup. Tindakan baru dilakukan setelah ajang pilbup selesai. KPK tak ingin dituding memihak salah satu calon.

“Kita tunggu usai pilbup. Kita nggak peduli terpilih atau gagal. Kalau gagal risikonya doubel. Sudah kalah, uang keluar banyak masuk penjara,” jelasnya. Karena itu, Bibit yang pernah menjadi koordinator staf ahli Kapolri wanti-wanti agar anggaran keuangan negara dan fasilitas negara tidak disalahgunakan demi meraih kemenangan pilbup.

Untuk mengefektifkan pengawasan, KPK akan mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi. Untuk pencegahan, KPK menggandeng aparat Inspektorat dan BPKP. Sedangkan bidang penindakan, KPK melibatkan jaksa dan polisi daerah.

Seperti diketahui kasus dugaan penyalahgunaan anggaran menjelang pilbup sempat marak terjadi di Sleman. Sorotan itu terkait dengan acara sambang desa yang digelar Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo. Tansparansi dan sumber anggaran yang digunakan Sri Purnommo dalam sambang desa itu dipersoalkan kalangan DPRD Sleman maupun LSM antikorupsi. Alasannya, sumber dana yang dipakai Sri Purnomo itu tidak jelas.

Sedangkan di Bantul muncul skandal Inspektorat. Terkuak adanya praktik entry data untuk calon independen Kardono-Ibnu Kadarmanto dengan memanfaatkan fasilitas kantor Inspektorat.

Terkait kasus tersebut, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ kemarin kembali mengundang pelapor Agus Sumartono. Wakil Ketua LOD Bagus Sarwono dalam klarifikasi itu pelapor berjanji memberikan tambahan data ke LOD. “Tambahan data itu terkait adanya pengerahan atau mobilisasi sebagian PNS saat proses entry data,” terang Bagus. (kus)

Sumber: Radar Jogja, Selasa 23 Februari 2010 Halaman 13 Kolom 5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *