Fraksi Demokrat Dukung FPKS

Bawa Skandal Inspektorat ke Pansus

BANTUL – Langkah Fraksi FPKS DPRD Bantul membawa skandal Inspektorat ke forum panitia khusus (pansus) melalui hak angket, mulai mendapatkan dukungan dari fraksi lain. Fraksi Demokrat yang beranggotakan lima orang, menyatakan siap menandatangani nota pengajuan hak angket skandal inspektorat.

“Kami siap di belakang FPKS untuk mengusung masalah skandal Inspektorat ke pansus. Ya, supaya masalah ini menjadi terang benderang,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat ¬†DPRD Bantul Edy Prabowo kemarin (10/2).

Edy memandang penting membawa skandal Inspektorat ke forum pansus. Alasannya, kegiatan entry data dukungan bakal calon bupati-wakil bupati independen Kardono-Ibnu Kadarmanto dilakukan di kantor milik negara yang seharusnya bebas dari kegiatan politik praktis.

Selain itu, penggunaan fasilitas negara itu juga atas izin dan melibatkan tiga pejabat teras di lingkungan Pemkab Bantul. Dua di antaranya pejabat karir dan satu pejabat non-karir.

Terbukti Melanggar Harus Diberi Sanksi Tegas

Pak Subandrio sebagai kepala Inspektorat yang bertugas mengawasi telah memberikan contoh tidak baik bagi PNS. Bukannya memberikan contoh baik, malah mengajak bawahannya dan rekan-rekannya berbuat tidak baik. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada sanksi tegas, pendidikan politik terhadap warga Bantul pasca reformasi bukannya maju, tapi justru mengalami kemunduran,” papar Edy yang juga wakil ketua Komisi B.

Karena itu untuk menjawab kegelisahan masyarakat Bantul, Fraksi Demokrat menyambut baik langkah FPKS menginisiatori membawa kasus skandal Inspektorat ke pansus. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi pejabat maupun PNS di lingkungan Pemkab bantul. Juga di lembaga pemerintahan lain supaya kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

“Kalau kasus ini dibiarkan dan yang bersangkutan tidak diberi sanksi tegas, suatu saat nanti kejadian serupa bakal terulang lagi. Kami pun akan mengusulkan pejabat yang terlibat dicopot dari jabatannya atau dipecat jika nanti pansus menemukan adanya pelanggaran berat atas keterlibatan mereka,” tegas Edy.

UU No. 3/1999, pasal 3 perubahan atas UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 66 PP No. 6/2005 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara khusus menyebutkan larangan keterlibatan PNS dalam politik praktis. Surat Edaran (SE) Menpan No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas PNS juga telah memberikan rambu larangan penggunaan anggaran maupun fasilitas terkait dengan jabatan.

Dalam SE itu juga tertuang sanksi pemecatan, bila ada penggunaan anggaran dan fasilitas negara termasuk jabatan dalam aktivitas politik praktis. Sanksi pemecatan tertuang dalam surat kepala badan kepegawaian nasional (BKN) N. F.III.26-17/V.151-2/42 tertanggal 15 Desember 2003. (mar)

Sumber: Radar Jogja, Kamis 11 Februari 2014 Halaman 23 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *