FPKS: Audit Tukar Guling Tanah Sinduadi

SLEMAN – Terkait dengan dugaan penyelewengan yang terjadi dalam kasus tukar guling tanah kas desa yang ada di dusun Purwosari, desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana ST mendesak agar dilakukan audit investigasi.

Langkah tersebut mutal harus dilakukan untuk mengetahui proses tukar guling yang diduga bermasalah tersebut.

“Tidak ada langkah lain yang lebih mendesak untuk segera dilakukan kecuali audit investigasi. Jadi dengan audit semua prosesnya (tukar guling) akan kelihatan, apakah ada penyelewengan atau tidak,” tegasnya ketika dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selas (15/11) kemarin.

Apalagi, lanjutnya, dari informasi yang dihimpun FPKS dari beberapa sumber, proses tukar guling tanah kas desa tersebut memang besar kemungkinan terjadi masalah.

Hal itu tampak jelas  dari pelepasan tanah yang harganya terlalu murah, tidak sesuai dengan harga tanah yang ada di wilayah tersebut.

Seperti santer diberitakan di beberapa media, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah melakukan pelepasan atau tukar guling tanah kas desa Sinduadi seluas 3,3 hektar dengan PT Formula Land. Untuk menanganinya, dibentuk tim 9 yang diketuai langsung oleh Sekda Ir H Sutrisno MES.

Dalam perkembangannya, pelepasan tanah ini terjadi permasalahan karena pihak desa termasuk unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) mengusulkan agar tanah dilepas dengan harga Rp 600 ribu per meter persegi, namun oleh tim 9 dilepas dengan harga Rp 450 ribu per meter persegi.

Persoalan semakin menghangat ketika beberapa warga desa Sinduadi mengadukan kasus tukar guling tersebut ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Sehingga LOD menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat klarifikasi pada Bupati Ibnu tertanggal 28 September 2005.

selang sekitar 40 hari kemudian, surat klarifikasi tersebut baru dijawab oleh Pemkab. Namun surat jawaban dibuat dan ditandatangani oleh Sekda Sutrisno tertanggal 31 Oktober.

Dalam surat tersebut Sutrisno mengatakan tukar guling tanah kas desa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, antar lain perda No 5 tahun 1985 tentang Mekanisme Pelepasan Tanah Kas Desa. (c14)

Sumber: Bernas Jogja, Rabu 16 November 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *